TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya dalam menjalankan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah. Melalui pertemuan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Jumat (1/11), Menko AHY menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel dan sesuai aturan demi mencapai kesuksesan dalam program-program pemerintah.
AHY menjelaskan bahwa tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap aturan merupakan landasan utama bagi pelaksanaan setiap program pembangunan. Hal ini, menurutnya, tidak hanya akan mencegah penyimpangan tetapi juga membangun kepercayaan publik. “Kami berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap aturan, norma, dan prinsip tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas anggaran, dan pelaporan yang dapat diaudit setiap saat adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ungkap AHY dalam pertemuan tersebut.
Sebagai Menko yang bertanggung jawab atas beberapa kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur, AHY meminta dukungan BPKP dalam memberikan bimbingan terkait perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan bebas dari potensi penyimpangan. Mengingat Kemenko Infrastruktur merupakan kementerian koordinator yang baru, AHY menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan masalah (belanja masalah) untuk mempercepat adaptasi dan pemahaman terhadap tantangan yang ada.
“Kami siap bergerak cepat dan langsung berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis terkait. Ini penting agar kami bisa mengidentifikasi dan memahami isu-isu secara langsung serta meresponsnya dengan solusi yang tepat,” ujar AHY.
AHY menambahkan bahwa lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, akan dilibatkan secara aktif dalam upaya sinkronisasi program. Dengan koordinasi yang erat, diharapkan setiap target pembangunan dapat dicapai secara optimal dan sesuai visi besar pemerintahan Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan mampu memberi manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, kesuksesan program infrastruktur bukan hanya dilihat dari hasil fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemerataan ekonomi di tingkat nasional. “Target-target yang akan kami capai harus rasional dan terukur, sejalan dengan visi Presiden untuk menghadirkan infrastruktur yang benar-benar bermanfaat bagi peningkatan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah,” tegasnya.
Selain itu, AHY menegaskan bahwa program-program pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ia berharap agar seluruh kementerian teknis dapat merespons perubahan kebutuhan dengan cepat dan fleksibel. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik tetapi juga infrastruktur yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis.
Sebagai penutup, AHY menyampaikan bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik merupakan langkah fundamental untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai wujud nyata dukungan Kemenko Infrastruktur dalam menyukseskan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
