TajukNasional Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kecepatan pembangunannya akan lebih bertahap dibanding era Presiden Joko Widodo, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Presiden Prabowo tetap ingin melanjutkan IKN, tetapi dengan pengukuran ulang yang matang. Tidak ada target yang tergesa-gesa, beliau ingin timeline yang rapi dan realistis,” ujar Menko AHY dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Rabu (20/11).
AHY menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan pembangunan pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN. Infrastruktur penunjang ketiga lembaga tersebut ditargetkan selesai dalam empat tahun ke depan, yakni pada 2028.
Sementara itu, pengembangan sektor lain seperti kawasan finansial dan pusat ekonomi baru akan ditunda hingga kondisi anggaran lebih memungkinkan. “Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pusat pemerintahan, sementara pembangunan sektor lain bisa menunggu. Jangan sampai membebani keuangan negara secara berlebihan,” jelas AHY.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan optimisme terhadap percepatan pembangunan IKN. Menurutnya, ekosistem Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) telah berjalan dengan baik, dan pembangunan gedung legislatif, yudikatif, serta hunian pendukung akan menjadi fokus utama.
“Presiden Prabowo meminta semua selesai dalam 3-4 tahun. Kami diberi mandat untuk memastikan sarana utama pemerintahan siap pada 2028,” ujar Basuki. Ia juga menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dasar, termasuk hunian dan perkantoran, menjadi elemen penting untuk mendukung operasional pusat pemerintahan di IKN.
Langkah bertahap yang diambil pemerintahan Prabowo dinilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan IKN dengan kemampuan anggaran negara. Dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan terlebih dahulu, pemerintah berharap dapat mengelola proyek ini secara berkelanjutan tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Meskipun berjalan lebih lambat, AHY memastikan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia tetap kuat. “Ini bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal membangun dengan fondasi yang kokoh untuk jangka panjang,” tutup AHY.
