TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (menko AHY) mengungkapkan perkembangan rencana kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini disebut membutuhkan kajian yang sangat mendalam sebelum bisa dilanjutkan.
“Kami masih dalam tahap penghitungan dan pendalaman. Proyek besar seperti ini memerlukan perencanaan yang benar-benar matang,” ujar Menko AHY saat ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta, pada Rabu (25/12).
AHY menambahkan, untuk memastikan perencanaan yang komprehensif, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk proyek berskala besar tersebut.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi, menyebut proyek ini masih berada pada tahap pra-studi. “Kita masih pra-studi ya, semuanya masih dibahas oleh seluruh stakeholder,” ujar Dwiyana secara terpisah.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya awalnya diinisiasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam tahap awal, terdapat kemungkinan proyek ini dilakukan secara bertahap, dengan jalur pertama yang menghubungkan Jakarta hingga Yogyakarta. Hal ini sempat disampaikan oleh Dwiyana pada awal tahun ini.
“Ada kemungkinan begitu (sampai Yogyakarta lebih dulu). Kalau sampai Surabaya, pertimbangan waktu dan biaya menjadi faktor utama. Jadi, kenapa tidak dimulai dari Yogyakarta?” kata Dwiyana, dalam sebuah rapat di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1).
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyatakan bahwa studi kelayakan atau feasibility study proyek ini masih berlangsung. Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk menentukan kelanjutan proyek ini.
“Prinsipnya, kalau itu memudahkan dan membuat transportasi lebih murah dan nyaman, kenapa tidak? Tetapi tentu, semuanya harus melalui evaluasi yang matang,” ujar Suntana saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/11/2024).
Suntana juga menyinggung arahan Presiden Prabowo yang meminta agar proyek-proyek besar tidak menjadi beban anggaran negara. “Kelanjutannya tergantung hasil feasibility study. Pemerintah berkomitmen menjalankan proyek berdasarkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
