TajukNasional Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), mendapatkan apresiasi publik tertinggi dalam Survei Kepemimpinan Nasional 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 4–10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi, Menko AHY memperoleh tingkat apresiasi sebesar 95,3 persen.
Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap, menyebut hasil survei ini sebagai bukti nyata pengakuan masyarakat atas kinerja AHY selama menjabat di Kabinet Merah Putih.
“Citra positif AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih mencapai 95,3% versi Litbang Kompas! Ini adalah bukti nyata apresiasi rakyat terhadap kerja keras dan keberpihakan beliau dalam membangun Indonesia yang berkeadilan. Tentu ini kebanggaan untuk Partai Demokrat dan semua kader. Kami akan terus mendukung upaya beliau dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Yan melalui akun media sosial X miliknya, @YanHarahap, Kamis (23/1/2025).
“Sebagai kader Demokrat tentu bangga atas capaian Ketum @AgusYudhoyono ini dan akan terus mendukung visi AHY yang fokus pada pembangunan merata dan pemberdayaan masyarakat. Citra positif ini bukan hanya angka, tapi pengakuan rakyat atas kerja nyata,” lanjut Yan.
Survei ini juga menunjukkan bahwa sektor infrastruktur menjadi sektor dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi di bidang ekonomi. Sebanyak 75,3 persen responden menyatakan puas terhadap pemerataan pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia, desa, dan perbatasan.
“Sektor infrastruktur mencatat tingkat kepuasan tertinggi di bidang ekonomi, dengan 75,3% masyarakat puas terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk kawasan timur Indonesia, desa, dan perbatasan. Ini menunjukkan dampak nyata kebijakan yang diambil di bawah kepemimpinan AHY,” ujar Yan.
Saat dikonfirmasi media, Yan menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan visi AHY yang fokus pada pembangunan berkeadilan.
“Beliau tidak hanya memimpin, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di daerah yang selama ini kurang terjangkau pembangunan,” katanya.
Menanggapi kritik terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, Yan menyebutnya sebagai bentuk dinamika kontrol publik yang wajar.
“Nada-nada evaluasi dari masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihormati,” ungkapnya.
Namun, Yan juga mengingatkan bahwa pengangkatan dan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Kita harus menghormati bahwa memilih dan mengganti menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden,” tutupnya.
