TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama lintas sektor untuk mendukung suksesnya program infrastruktur nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Kemenko Infra, Jakarta, pada Sabtu (2/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan pentingnya pelaksanaan setiap program infrastruktur dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan pada aturan yang berlaku. “Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, memastikan administrasi yang akuntabel dan transparan, serta menjaga agar seluruh kegiatan dapat diaudit setiap saat,” ungkap AHY. Ia menekankan bahwa komitmen ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Kemenko Infra sebagai pengelola proyek-proyek strategis nasional.
Kemenko Infra, yang baru terbentuk, mengadopsi pendekatan “belanja masalah” untuk memahami isu-isu yang dihadapi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan agar setiap permasalahan bisa diidentifikasi dengan cepat, sehingga solusi yang diterapkan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kami siap belajar dengan cepat dan akan mendatangi langsung kementerian teknis terkait untuk memahami tantangan dan memperkuat kolaborasi,” tambah AHY.
Koordinasi dengan kementerian teknis menjadi pilar utama dalam strategi Kemenko Infra untuk mencapai target infrastruktur nasional. AHY menyebutkan bahwa lima kementerian teknis di bawah koordinasinya, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan, akan bekerja secara sinergis untuk memastikan keselarasan antara program yang dilaksanakan dengan visi besar pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut AHY, kolaborasi lintas kementerian dan sektor ini sangat krusial dalam mewujudkan visi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menegaskan bahwa Kemenko Infra akan memastikan setiap program yang dijalankan sejalan dengan aspirasi pemerintahan untuk memperkuat perekonomian, terutama di daerah yang masih tertinggal dalam infrastruktur dasar. “Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mewujudkan infrastruktur yang tidak hanya mendorong ekonomi, tetapi juga mendistribusikan kesejahteraan dengan merata. Kami akan bekerja keras untuk mencapai target ini sesuai dengan visi Presiden,” jelas AHY.
Selain memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan dengan baik, Menko AHY juga mengimbau agar kementerian teknis dan pemerintah daerah turut berperan dalam pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur yang telah dibangun. Baginya, keberlanjutan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pembangunan awal, tetapi juga pada perawatan dan pengelolaan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas ini, AHY berharap Kemenko Infra dapat menjadi ujung tombak dalam menghadirkan infrastruktur yang dapat mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata dari pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat serta bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan proyek pembangunan.
Deklarasi komitmen ini menandai langkah penting Kemenko Infra dalam menjalankan visi pembangunan nasional secara profesional, beretika, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kemajuan bangsa.
