TajukNasional Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), mengungkapkan arah kebijakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di era Presiden Prabowo Subianto. Beberapa proyek besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dan Tol Gilimanuk-Mengwi, akan dikaji ulang guna memastikan relevansi dan kelayakannya.
“Jumlah PSN ada sekitar 238 hingga 288 proyek. Pemerintah akan duduk bersama antar kementerian dan lembaga untuk menilai apakah proyek-proyek ini masih relevan dan mendesak,” kata Menko AHY dalam wawancara eksklusif, Rabu (20/11).
AHY menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menginginkan proyek yang bersifat “mercusuar” dan lebih memprioritaskan sektor yang mendukung kebutuhan dasar rakyat, seperti swasembada pangan, energi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Keputusan terkait keberlanjutan PSN akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, mengingat APBN yang terbatas.
“Kami akan mencari alternatif sumber pendanaan, termasuk dari sektor swasta, untuk meringankan beban APBN. Proyek yang tidak mendesak akan ditunda atau bahkan dihapus,” ujar AHY.
Proyek-Proyek yang Masih Tertunda
Kementerian PUPR sebelumnya mencatat ada 43 PSN yang tidak selesai pada era Presiden Jokowi dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo. Mayoritas dari proyek tersebut adalah jalan tol (32 proyek), disusul bendungan (5 proyek), daerah irigasi (2 proyek), serta proyek air baku, sanitasi, dan kawasan industri masing-masing satu proyek.
Beberapa di antaranya, seperti Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dan Tol Getaci, membutuhkan anggaran besar sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut.
AHY menegaskan bahwa pemerintah akan mengutamakan PSN yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Infrastruktur penunjang kebutuhan dasar akan didahulukan dibandingkan dengan proyek ambisius yang berisiko membebani keuangan negara.
“Kami berkomitmen melanjutkan pembangunan dengan bijaksana, mengutamakan kebutuhan nyata rakyat, dan memastikan efisiensi anggaran,” tambah AHY.
Kebijakan ini menunjukkan pendekatan realistis pemerintah Prabowo dalam menyelesaikan PSN, menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan kemampuan anggaran negara.
