TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menekankan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk berpihak pada masyarakat dalam menghadapi mafia tanah. Pernyataan ini disampaikan AHY saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2024 di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/11).
Menko AHY menggarisbawahi bahwa salah satu peran vital Kementerian ATR/BPN adalah memastikan keadilan bagi masyarakat dalam masalah pertanahan. “Kami sangat berharap di bawah kepemimpinan Bapak Nusron Wahid, Kementerian ATR/BPN dapat benar-benar menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ujar AHY.
Menurut AHY, kepastian hukum atas kepemilikan tanah merupakan hak yang harus dijamin oleh negara. Ia menegaskan bahwa dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur, hak-hak rakyat terkait tanah tidak boleh diabaikan. “Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak rakyat kita, sehingga mereka justru mengalami penderitaan karena tanah mereka diserobot,” lanjutnya.
AHY juga menyebut bahwa keadilan bagi rakyat dalam masalah agraria adalah hal yang sangat berharga dan mahal saat ini. Negara harus mampu bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar ini, memastikan bahwa setiap warga Indonesia merasa aman dan terlindungi haknya atas tanah. “Jika kita berhasil memberikan keadilan, maka rakyat akan hidup dengan lebih tenang di lahan yang bebas dari sengketa,” jelas AHY.
Lebih lanjut, AHY mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memenuhi prasyarat utama: lahan yang digunakan harus “clean and clear” atau bebas dari segala masalah hukum dan sengketa. Ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait pemindahan dan penggusuran lahan yang mungkin berujung pada ketidakadilan.
“Lahan yang clear and clean harus menjadi dasar utama sebelum melakukan pembangunan infrastruktur di mana pun, baik di kota besar, Papua, atau di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Kita ingin memastikan bahwa lahan tersebut benar-benar siap menjadi landasan pembangunan,” ujar AHY.
Di akhir pidatonya, AHY juga mengingatkan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan ekonomi yang stabil dan tumbuh melalui kepastian kepemilikan tanah. Ia menilai tanah memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian rakyat. “Kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap mendukung semua upaya ini dan berharap ATR/BPN menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional,” tutup AHY.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan lembaga terkait, diharapkan masalah sengketa tanah yang melibatkan mafia dapat diatasi, sehingga rakyat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur tanpa harus kehilangan hak-hak dasar mereka.
