TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menyampaikan komitmennya untuk memperkuat mitigasi risiko dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional.
Hal ini dilakukan guna memastikan pembangunan berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memerlukan koordinasi yang kuat serta pengelolaan risiko yang cermat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis maupun sosial.
Dalam Forum Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang berlangsung di Sanur, Denpasar, Bali, Senin, Menko AHY menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Di antara risiko utama yang dihadapi adalah risiko konstruksi, risiko sosial, serta kendala hukum yang bisa memperlambat atau bahkan menggagalkan proyek. Menurutnya, ketersediaan lahan, pencapaian target waktu, dan perencanaan yang matang adalah elemen penting yang harus diperhatikan secara serius untuk menghindari pembengkakan biaya dan inefisiensi dalam proyek-proyek infrastruktur.
“Kami berusaha untuk menjaga agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan menghindari kendala yang dapat menghambat. Tanpa perencanaan yang matang dan kajian kelayakan yang lengkap, ada risiko besar bahwa anggaran akan membengkak atau terjadi kebocoran biaya. Ini bisa merugikan negara dan mengurangi manfaat yang diharapkan masyarakat,” tegas AHY.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang bersifat vital bagi masyarakat, seperti bandara, pelabuhan, dan waduk yang berperan penting dalam mendukung sektor pertanian. Proyek-proyek ini tidak hanya menghubungkan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan. Dengan anggaran yang tidak sedikit, AHY berharap setiap proyek dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai Menko Infra, AHY bertanggung jawab dalam mengoordinasikan lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Dalam perannya ini, AHY berkomitmen untuk memberikan panduan strategis serta pengawalan intensif guna memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan timeline dan anggaran yang telah disepakati.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan sinergi ini, kita dapat memastikan bahwa proyek-proyek besar, terutama yang membutuhkan investasi besar, benar-benar optimal dalam penggunaannya dan mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen,” jelasnya.
AHY berharap tidak ada lagi proyek infrastruktur besar yang menelan biaya tinggi namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi yang ketat diperlukan agar proyek-proyek ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Forum Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang dihadiri oleh AHY ini diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tema “Mengakselerasi Pembangunan Nasional dan Implementasi Manajemen Risiko 2024.” Acara tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta perwakilan dari BUMN, kementerian, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin muncul selama proses pembangunan, dengan harapan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berkelanjutan dan tepat guna.
