TajukNasional Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyoroti permasalahan bandara megah yang minim pengguna dan maskapai sebagai bentuk pembangunan yang tidak efisien. Ia menilai, dengan keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal.
“Beberapa studi kasus menunjukkan pembangunan bandara dengan anggaran triliunan rupiah, desain megah, namun tidak optimal dalam penggunaannya. Jumlah penumpang sedikit, maskapai jarang datang. Akhirnya, infrastruktur tersebut tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan,” ujar Menko AHY dalam sambutannya di Bursa Efek Indonesia, Kamis (28/11).
AHY menggarisbawahi bahwa fenomena ini mencerminkan perencanaan yang kurang matang atau tidak terkoordinasi dengan baik. Ia juga mengingatkan adanya potensi kebocoran anggaran, baik pada tahap pengadaan lahan, peraturan, maupun konstruksi.
“Permasalahan klasik seperti ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai, dengan anggaran yang terbatas, pembangunan infrastruktur menjadi mubazir karena tidak direncanakan dengan baik,” tambah AHY.
Menurut data Kementerian Perhubungan, sejak 2014 hingga 2024, telah diselesaikan pembangunan 27 bandara baru dan rehabilitasi 64 bandara yang sudah ada. Namun, pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah pesawat komersial aktif di Indonesia, dari lebih dari 700 armada sebelum pandemi menjadi sekitar 420 armada saat ini. Hal ini turut memengaruhi tingkat utilisasi bandara yang baru dibangun.
Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan bandara mengikuti arahan Presiden dengan tujuan meningkatkan konektivitas antardaerah. Namun, tantangan pasca-pandemi menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam sebelum memulai proyek infrastruktur.
AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti bandara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi lokal. “Kita harus memastikan setiap pembangunan benar-benar memberikan nilai tambah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan investasi di sektor infrastruktur sehingga sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
