TajukPolitik – Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, cecar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, terkait anggaran pendidikan dan maraknya keluhan soal Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dede yusuf mengaku telah menerima sejumlah perwakilan mahasiswa yang mengeluhkan biaya UKT yang sangat memberatkan.
“Kami di DPR telah audiensi dengan perwakilan BEM, mahasiswa, lalu perguruan tinggi. Jadi isu ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada solusi konkret,” kata Dede, saat rapat kerja bersama Nadiem, membahas UKT, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/5).
Dede pun meminta Nadiem menjelaskan ihwal anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
“Andai APBN kita di angka hampir Rp3.300 triliun, artinya 20 persennya itu di angka Rp665 triliun. Itulah yang selalu ditanyakan kepada kami, kemana saja anggaran pendidikan sebesar itu,” tegasnya.
Dia juga mengulas kembali biaya yang dikeluarkan negara, untuk apa saja di dalam Kemendikbud Ristek.
“Kami coba mereview, kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di kemendikbud hanya berkisar di Rp98 triliun, itu pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru Rp81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan, ke mana anggaran Rp665 triliun itu?” paparnya.
Dia juga mendesak Nadiem untuk mengurai secara rinci pos anggaran Kemendikbud Ristek secara transparan, agar masyarakat paham fungsi dari anggaran pemerintah yang cukup besar itu.
“Supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan, dan kemudian apa yang dilakukan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan,” tutupnya.
Dede Yusuf mengatakan dirinya cukup tergelitik dengan satu fakta di lapangan. Dia mengaku heran perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum atau PTNBH tiba-tiba secara serempak menaikan UKT pada tahun ini. Dia meminta Nadiem untuk menjelaskan hal tersebut lebih jauh.
“Mungkin yang menggelitik kami adalah kenapa tiba-tiba serempak PTNBH menaikan pada tahun ini, itu yang jadi pertanyaan. Apakah karena subsidi pemerintah berkurang atau apa,” kata dia.
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Nadiem dan Kemendikbud untuk membahas polemik kenaikan UKT di kampus-kampus negeri. Kenaikan ini menimbulkan demonstrasi dan kritik dari para mahasiswa. Para mahasiswa salah satunya menuding bahwa kenaikan UKT di kampus mereka disebabkan oleh terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
