TajukPolitik – Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan Chairul menilai bahwa pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa OTT KPK tidak bagus buat neraga merupakan bukti kongkrit atas cerminan pemerintahan hari ini dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.
“Pernyataan Luhut merupakan cermin dari Rezim saat ini dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Ricky kepada tajuknasional.com, Sabtu, (24/12)
Terlebih, OTT sendiri merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain penyelidikan, penyitaan, penahanan, hingga penuntutan.
Dikatakan Ricky, ketika OTT dilakukan, maka pihak yang terjerat kasus korupsi akan sulit untuk mengelak. Sebab, sebelum melakukan OTT, KPK pastinya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menjerat mereka.
Dijelaskan Ricky bahwa penyataan Luhut Binsar Pandjaitan juga bisa dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK dalam memberantas korupsi. “Harun Masiku adalah simbol melemahnya KPK saat ini,” katanya.
Pernyataan Menteri Koordintor bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK membuat malu nama baik negara, menuai banyak perhatian publik.
Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan beberapa hari lalu mengkritik cara kerja KPK dlam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dirinya menyebut bahwa tindakan OTT yang dilakukan KPK justru membuat buruk citra negara.
“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakrta, Selasa 20 Desember 2022.
Pernyataan Menko Kemaritiman & Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap kegiatan Tangkap Tangan KPK yang dianggap bikin citra negara jadi jelek disesalkan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi. Pun menyesalkan sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang terlanjur dianggap publik “mengamini” pernyataan LBP.
Apapun konteksnya, kritik vulgar LBP terhadap Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dibenarkan. Bahkan lebih dari itu, bisa mengarah ke obstruction of justice terhadap proses hukum tersangka yang baru saja kena Tangkap Tangan KPK,” kata Adhie Massardi, Jumat (23/12).
Sebab, menurut Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, LBP melontarkan kegeramannya itu hanya selang beberapa hari setelah KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak melalui giat Tangkap Tangan.
“Kita tahu ST Simanjuntak petinggi Partai Golkar Jatim, sedangkan LBP orang paling dipercaya Presiden Widodo, di DPP Partai Golkar duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat. Padahal kita tahu menurut undang-undang baru (UU No 19/2019 Pasal 3) KPK itu ditempatkan di bawah eksekutif (presiden) dan para pegawainya masuk dalam rumpun ASN,” tutur Adhie.
“Maka ditambah dengan pernyataan Mahfud MD, petinggi Istana setingkat Menko (Polhukam) yang viral di medsos dan dianggap publik mengamini pernyataan LBP, membuat masyakat kian cemas terhadap masa depan KPK,” tambahnya.
