TajukNasional Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperpanjang program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Namun, Bambang Haryo mempertanyakan kepastian implementasi kebijakan ini di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pelaku industri masih dikenakan harga gas normal dalam tagihan mereka, meskipun seharusnya sudah mendapat manfaat dari HGBT.
“Harga energi sangat berpengaruh pada output dan daya saing produk industri. Saya berharap penerapan HGBT dapat segera direalisasikan untuk industri yang berhak menerima kebijakan ini,” ujar Bambang Haryo pada Jumat (20/2/2025).
Menurutnya, harga gas yang terjangkau berpotensi memperluas pengembangan industri nasional. Dengan biaya energi yang lebih murah, harga produk menjadi lebih kompetitif, daya beli masyarakat meningkat, dan perekonomian pun bergerak. Ia menekankan pentingnya hal ini terutama bagi industri pupuk, yang sekitar 75% biayanya berasal dari gas.
Bambang Haryo juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah penghasil gas bumi terbesar ke-14 di dunia dan baru-baru ini menemukan cadangan gas alam besar di Aceh, yang bahkan lebih besar dibanding kandungan gas di Arab Saudi.
“Sebagai negara pengekspor gas alam dan LPG, Indonesia seharusnya bisa menetapkan harga gas yang lebih murah dibanding negara-negara Asia Tenggara. Malaysia misalnya, menetapkan harga gas industri di angka 6,8 dolar per MMBtu dan Thailand 8,2 dolar per MMBtu untuk semua industri. Sementara di Indonesia, industri di luar penerima HGBT masih dikenakan harga hingga 12 dolar per MMBtu. Perbedaan ini sangat signifikan,” jelas politisi Gerindra tersebut.
Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya membatasi kebijakan HGBT pada tujuh sektor industri, tetapi juga memperluasnya ke seluruh sektor industri. Menurutnya, harga gas yang kompetitif akan mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri.
“Pelaku industri, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian dalam berinvestasi. Harga LNG yang terjangkau menjadi salah satu faktor penarik investasi ke Indonesia. Oleh karena itu, penyediaan energi murah harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Bambang Haryo juga menyoroti tingginya biaya infrastruktur gas di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa biaya Toll Fee (perpipaan) yang diterapkan di Indonesia rata-rata mencapai 2-3 dolar per MMBtu, jauh lebih tinggi dibanding negara lain yang hanya sekitar 0,5 dolar per MMBtu.
“Pemerintah perlu mengkaji ulang harga energi dan memperluas kebijakan gas murah untuk semua industri, khususnya sektor yang berkaitan dengan pangan dan sandang. Selain itu, implementasi HGBT bagi tujuh sektor industri harus segera dipercepat sesuai dengan instruksi Presiden yang menekankan pembangunan berbasis kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
