TajukNasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam laporan hasil pemeriksaannya (LHP) menyoroti belum optimalnya pengendalian pencemaran air di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Laporan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Kendari dan mengungkapkan tiga masalah utama yang mempengaruhi pengelolaan pencemaran air di kota tersebut.
Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Sultra II, Nuri Hardiyanto, menjelaskan bahwa ketiga masalah utama tersebut mencakup perencanaan pengelolaan limbah, penanggulangan pencemaran, dan pemulihan akibat pencemaran limbah.
Nuri mengingatkan, jika masalah ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat merugikan, baik untuk kesehatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Menanggapi temuan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi, menyatakan akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK Sultra.
Parinringi berjanji akan melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan agar pencemaran air dapat dikendalikan dengan lebih baik.
Pemerintah Kota Kendari juga telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan serta pengelolaan sampah.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian pencemaran air di kota tersebut.
Kepala Inspektorat Kota Kendari, Sri Yusnita, mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengambil tiga langkah strategis sesuai rekomendasi BPK, yaitu perencanaan yang lebih matang, pemeliharaan fasilitas pengelolaan limbah, serta pemulihan kawasan yang tercemar.
Pemkot Kendari berkomitmen untuk mengatasi masalah pencemaran air demi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
