TajukPolitik – Reformasi di tubuh Kementerian Keuangan sebagaimana disuarakan publik setelah keganjilan harta kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo yang cukup fantastis sulit terwujud.
Keraguan tersebut disampaikan ekonom senior, Rizal Ramli lantaran melihat kebobrokan kinerja jajaran Kemenkeu sudah cukup masif. Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI) pun tak lepas dari masalah.
“SMI sendiri tidak kredibel, banyak kasus seperti skandal Bank Century, yield utang lebih tinggi dan lain-lain. Ini jadi bagian dari masalah di Kemenkeu sendiri,” kata Rizal Ramli, Rabu (2/3).
Alih-alih membereskan masalah di internal Kemenkeu, Menteri Sri Mulyani justru terlihat cuci tangan atas gaya hedonisme anak buahnya.
“Menkeu sudah gagal, malah terkesan cuci tangan dan cari aman atas dugaan korupsi masif atau KKN di kalangan pejabatnya, termasuk jumlah harta Rp 56 miliar milik Rafael yang anaknya terlibat penganiayaan keji terhadap putra pengurus GP Ansor,” sambung RR, sapaan Rizal Ramli.
Oleh karenanya, RR meminta kepada Menkeu Sri Mulyani untuk berjiwa ksatria. Dibanding berkilah dan membela diri, RR menyarankan agar menteri keuangan berpredikat terbaik di dunia itu untuk mundur.
“Sebaiknya Jokowi dan Sri Mulyani mundur atau berhenti saja. ‘Wis wareg, Mas Jokowi, wislah (sudah kenyang Mas Jokowi, sudahlah (mundur saja),” saran RR.
Pengamat Ekonomi da juga Managing Director Anthony Budiawan Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyoroti kasus kebocoran pajak di kalangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya eks pejabat Angin Prayitno Aji yang ditangkap KPK. Baru-baru ini terungkap tiga penyalur dari kasus tersebut, seperti Bank Panin, Jhonlin Baratama, dan Gunung Madu Plantation.
“Itu Bank Panin harusnya bayar 900 miliar sekian, tetapi mereka nego hanya bayar 300 miliar. Artinya ada kebocoran 600 miliar,” ungkap Anthony dalam diskusi Rabu Biru Demokrat S14P secara daring melalui Twitter Space akun @demokrat_jakpus, 1 Maret 2023
Anthony menyampaikan bahwa tax amnesty merupakan cara melegalkan uang-uang yang tidak bayar pajak. Ia menyerukan, masyarakat perlu menyoroti dan melakukan studi tentang program tax amnesty tersebut.
“Banyak sekali uang ilegal yang berputaran. Itu yang dari ilegal. Tax amnesty adalah melegalkan uang yang ilegal. Nah jadi, penerimaan pajak itu tidak tercapai,” ucapnya.
