TajukNasional Penggunaan QR Code untuk pembelian bahan bakar jenis Pertalite yang diterapkan PT Pertamina (Persero) menuai kritik dari Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi. Ia menilai mekanisme ini tidak efektif dalam memastikan subsidi BBM tepat sasaran, sekaligus menyulitkan petugas SPBU dalam pelaksanaannya.
“Pakai QR Code itu menyulitkan. Baik untuk Pertamina yang harus mengawasi maupun SPBU yang harus mengatur di lapangan. Dari laporan yang saya dengar, banyak SPBU mengeluhkan kerumitannya. Justru makin rumit, makin sulit diawasi, dan potensi kecurangan tetap ada,” ujar Mulyadi saat ditemui Parlementaria di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/11/2024).
Usulan Mekanisme yang Lebih Sederhana
Mulyadi mendorong pemerintah dan Pertamina untuk merancang skema yang lebih sederhana dan efektif dalam menyalurkan subsidi BBM. Menurutnya, skema saat ini terlalu kompleks dan malah memperbesar potensi penyimpangan.
Ia mengusulkan agar subsidi BBM dilakukan dengan dua pendekatan, yakni subsidi langsung untuk produk tertentu (by product) dan bantuan langsung tunai (BLT). Untuk subsidi by product, Mulyadi menyarankan agar hanya kendaraan dengan pelat kuning (angkutan umum) dan sepeda motor yang boleh membeli Pertalite atau solar bersubsidi.
“Kalau memang subsidi BBM ini mau tepat sasaran, sebagian bisa disubsidi langsung untuk produk tertentu seperti pelat kuning dan motor. Sebagian lagi diganti dengan BLT. Jadi lebih jelas siapa penerima manfaatnya,” tambah politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Digitalisasi untuk Subsidi BBM: Efisiensi atau Beban?
Pertamina mulai menerapkan penggunaan QR Code melalui aplikasi MyPertamina sejak akhir September 2024. Program ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Namun, kritik seperti yang disampaikan Mulyadi mengindikasikan bahwa implementasi di lapangan menghadapi banyak kendala teknis.
Mulyadi menyoroti pentingnya efisiensi dan kemudahan dalam pengawasan. Menurutnya, digitalisasi tidak boleh menjadi beban tambahan bagi petugas SPBU atau masyarakat pengguna BBM.
“Jika mekanisme subsidi justru menyulitkan masyarakat dan operator SPBU, apalagi pengawasannya tidak maksimal, maka tujuan utamanya tidak tercapai,” katanya.
Solusi untuk Efektivitas Subsidi BBM
Sebagai langkah ke depan, Mulyadi mengajak pemerintah, DPR, dan Pertamina untuk duduk bersama mencari solusi yang lebih praktis dan efektif. Ia menekankan pentingnya subsidi BBM yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga efisien dalam implementasi.
“Ini bukan hanya soal teknologi canggih atau digitalisasi, tapi bagaimana kebijakan bisa berjalan efektif di lapangan tanpa menambah kerumitan. Kita harus memprioritaskan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.
