TajukPolitik – Sejumlah pihak menyayangkan statement Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Kebudayaan (Mendikbudristek) Nadiem Makarim soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Setelah lama bungkam, Nadiem justru menyebut itu bukan kebijakannya. Melainkan, menteri sebelum dia yakni Muhadjir Effendy.
Hal tersebut disampaikan oleh Nadiem saat menjadi pembicara di salah satu acara pendidikan, di Posbloc, Sabtu (29/7). ”Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir,” katanya.
Kendati begitu, ia mengaku bahwa kebijakan tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. Karena, kebijakan ini mampu mengatasi kesenjangan antar peserta didik. Meski diakuinya, kerap kena getahnya setiap tahun karena kebijakan tersebut.
Statement Nadiem salahkan pendahulunya atas kisruh PPDB sontak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengaku menyayangkan pernyataan tersebut. Mengingat pada kebijakan Merdeka Belajar episode 1 salah satunya tentang PPDB Zonasi.
Kemudian, diperkuat dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
“Itu kan juga beliau yang tanda tangan,” ungkapnya, Minggu (30/7).
Hal ini turut membuatnya menduga, Nadiem tak tahu detail mengenai program-program yang dibuatnya.
Selain itu, dia turut menyayangkan, sikap Nadiem yang saran yang kerap diberikan oleh berbagai kalangan. Menurutnya, masyarakat sipil terus memberikan evaluasi akan program-programnya tapi tidak pernah digubris.
”Kita evaluasi terus sebagai masyarakat sipil, tapi nggak pernah digubris. Gimana coba?” keluhnya.
Dia berpendapat, latar belakang Nadiem yang bukan berasal dari bidang pendidikan membuat Mantan Bos Gojek tersebut kurang cermat dalam mengurus pendidikan Indonesia yang begitu pelik. Hingga akhirnya menyalahkan menteri terdahulu.
”Harusnya mengakui memang tidak mampu urus pendidikan Indonesia. Karena memang bukan bidangnya, nggak usah malu,” katanya.
Terpisah, Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki menyatakan, bahwa harusnya menteri yang menjabat saat ini melakukan perbaikan bilamana dirasa ada kebijakan terdahulu yang kurang. Menurutnya, kebijakan PPDB zonasi ini sejatinya sudah relative bagus. Namun, masih ada kekurangan soal pengawasan di lapangan.
”Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan,” tegas Politikus PAN tersebut.
Selain itu, imbuh dia, upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat juga masih kurang. Padahal dengan sosialisasi yang memadai, setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang.
