TajukPolitik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan yang kuat dan menakutkan dalam hal penindakan. Namun kuatnya kewenangan tersebut justru tak diterapkan kepada kawannya, yang disebutnya sebagai bagian dari koalisi.
“Tadi yang saya bilang kesan, namanya kesan bisa aja salah. Supaya tidak ada kesan tajam ke lawan, lembek ke teman, kalau bahasa Pak Arsul tadi tajam ke oposisi, lembek ke koalisi,” ujar Benny dalam rapat kerja dengan KPK, Kamis (9/2).
Salah satu yang dikritiknya adalah sistem operasional prosedur (SOP) penindakan dari KPK dalam hal penanganan perkara. Terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan komisi antirasuah itu.
“Poin saya sekali lagi, kita menghormati itu adalah kewenangan KPK dan kita mendukung penuh itu. Hanya saja supaya tidak ada kesan ada hal-hal yang subjektif sifatnya, mungkin yang tadi saya sampaikan perlu dijelaskan secara terbuka dalam forum ini, tentang mekanisme dan prosesnya,” ujar Benny.
“Means-nya kewenangan yang luar biasa, maka kita ingin tahu ini penggunaan kewenangan ini jangan sampai muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan, ada subjektifitas, tebang pilih, pilih kasih,” sambung Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya memang kerap mendatangi kementerian/lembaga dalam rangka pemantauan. Jelasnya, pemantauan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Jadi kita bukan cawe-cawe sebenarnya Pak, tapi amanat UU, terpaksa kita datang ke kementerian kita lihat apakah peraturan kementerian sudah betul-betul memastikan bahwa tidak akan terjadi korupsi,” ujar Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III.
“Tidak ada celah korupsi, itu kita pastikan,” sambungnya menegaskan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, tampaknya sedang galau. Pasalnya, menurut pengamat politik, Rocky Gerung, Firli pasti merasa terbebani dengan tekanan publik terkait adanya kabar KPK tengah membidik mantang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan Formula E.
“Tentu Pak Firli tahu apapun yang dia (lakukan) akan dibebani dengan tekanan publik seolah Firli yang berniat menyingkirkan Anies,” ujar Rocky Gerung di akun YouTube pribadinya beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Rocky menilai upaya dugaan menyingkirkan Anies dari pesta demokrasi 2024 dengan melibatkan KPK bukan karena Firli mau maju menjadi bakal capres dan bersaing dengan Anies di Pilpres 2024.
“Jadi Firli adalah di-remote, proksi dari istana. Orang tahu Firli terpilih karena back-up istana, ini bahayanya,” kata dia.
“Kasian juga pak Firli itu jadi semacam batu guci saja, didorong ke depan dan nanti ditarik lagi,” katanya menambahkan.
Rocky Gerung kemudian meminta pada Firli untuk menyatakan mundur dari Ketua KPK.
Dengan mundur sebagai pimpinan lembaga antirasuah, Firli disebut tidak akan lagi dipusingkan dengan upaya untuk menjegal Anies di Pilpres 2024 lewat KPK.
“Paling bagus Pak Firli bilang ‘okeh, karena itu mending saya mundur balik ke polisi saja’. Lebih fair, daripada Pak Firli pusing ditekan,” katanya.
