TajukPolitik – Rencana adanya konversi kompor gas Elpiji 3 kilogram ke kompor induksi atau listrik, memunculkan persepsi beragam. Bahkan ada juga yang menilai jika kebijakan tersebut hanya sebatas akal-akalan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi.
”Wacana ini sebenarnya akal-akalan pemerintah saja, karena pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi gas,” katanya, Selasa (27/9/2022).
Menurutnya, apabila kebijakan konversi kompor gas ke listrik ini untuk mengurangi beban subsidi gas elpiji, maka hal itu sangat tidak tepat. Sebab, masyarakat miksin menggunakan daya listrik 450 Volt Amper (VA), sementara daya kompor listrik mencapai 1.000 watt.
”Artinya, kompor listrik itu tidak tepat sasaran kalau untuk kategori masyarakat umum, yang ada adalah masyarakat yang kaya,” jelas dia.
Selain tidak tepat sasaran, konversi kompor gas ke kompor listrik ini tidak ada urgensinya sama sekali. Bahkan, kebijakan ini semakin mempertegas carut-marut tata kelola gas.
”Harusnya UUD 1945 kan bumi, air, dan kekayaan itu dikelola oleh negara, harusnya gas itu dikelola oleh BUMN, tapi yang terjadi kan gas kita itu dikelola pihak ketiga. Oleh pihak ketiga itu diekspor, kita akhirnya beli. Memang ini akar persoalannya di pemerintah sendiri,” lanjutnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, ikut menyoroti wacana program konversi elpiji ke kompor induksi dengan membagikannya secara gratis ke masyarakat.
Menurutnya, jika pemberian kompor induksi gratis tanpa melakukan penarikan tabung elpiji 3kg dan kompor elpijinya, dinilai akan sia-sia.
“Hal ini karena bisa saja masyarakat tetap akan menggunakan kompor elpijinya. Maka subsidi terhadap program kompor listrik jadi tak bermakna,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9/2022).
Ia menilai jika program tersebut berjalan secara masif, maka dikhawatirkan program kompor listrik juga akan berdampak terhadap nasib para penyalur elpiji 3kg yaitu ratusan pengusaha SPBE, dan lainnya.
“Mereka punya andil besar dalam membantu pemerintah sejak menyalurkan minyak tanah sampai menyalurkan elpiji 3kg. Sementara program konversi ke kompor listrik jelas tidak membutuhkan keterlibatannya,” cetusnya lagi.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Pemerintah dan PLN jangan sampai menyuarakan soal program konversi elpiji 3kg ke kompor induksi ini karena terkait dengan over supply listrik yang ada saat ini.
Sebab, over supply adalah masalah PLN dan terkait dengan pihak swasta pemilik pembangkit listrik yang menjual listrik ke PLN.
