TajukNasional Komisi VI DPR RI mendorong PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memperkuat peran strategis mereka dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung kemandirian bangsa menuju Indonesia Emas 2045, terutama di sektor transisi energi, swasembada pangan, ekonomi hijau, dan biru.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya sinergi kedua perusahaan dalam mempercepat pencapaian target net zero emission dan memperluas akses energi yang terjangkau. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PGN dan Pertamina Hulu Energi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Andre meminta PGN untuk lebih solid dalam mengelola pasokan gas bumi nasional. Ini mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan distribusi gas yang terintegrasi. “PGN harus memastikan harga gas tetap terjangkau bagi semua segmen pengguna, sejalan dengan perannya sebagai national gas aggregator,” kata Andre.
Sementara itu, Komisi VI juga menekankan kepada PT Pertamina Hulu Energi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan produksi minyak dan gas nasional. Andre mendesak perusahaan untuk memperluas kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumur, serta meningkatkan cadangan migas melalui strategi eksplorasi yang lebih agresif.
“Komisi VI DPR meminta PHE untuk menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit selama lima tahun terakhir, serta rencana belanja modal (CAPEX) dan operasional (OPEX) tahun 2025,” ujar Andre.
Komisi VI juga mendesak PHE segera menyusun roadmap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS) beserta pendanaannya. Selain itu, laporan mengenai proyek eksplorasi migas dan tantangan yang dihadapi, seperti perizinan dan strategi jangka panjang, diharapkan disampaikan dalam waktu dekat.
“Kami berharap PGN dan PHE terus berinovasi dan memastikan pasokan energi yang stabil dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan langkah yang tepat, kita optimistis bisa mencapai target Indonesia Emas 2045,” tutup Andre.
RDP ini membahas berbagai isu strategis di sektor energi, termasuk tantangan dan rencana PGN dan PHE dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Komisi VI DPR meminta kedua perusahaan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan dalam rapat tersebut dalam waktu tujuh hari ke depan.
