TajukNasional Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Jambi pada Senin (9/12) untuk membahas penanggulangan aktivitas ilegal drilling yang marak terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menekankan pentingnya kerjasama antara Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan pengadilan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara, khususnya terkait ilegal drilling.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyampaikan harapannya agar Polda Jambi dapat terus meningkatkan upaya pemberantasan ilegal drilling dan menangani berbagai perkara lainnya dengan lebih baik ke depannya. Ia menekankan bahwa penanganan perkara yang efektif merupakan bagian penting dari upaya untuk menanggulangi kejahatan lingkungan dan kerusakan sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Polda Jambi harus terus berupaya menekan angka kasus ilegal drilling. Kami berharap dalam empat tahun ke depan, khususnya menjelang 27 Januari 2025, Polda Jambi dapat menunjukkan hasil yang maksimal dalam menangani perkara-perkara yang ada,” ungkap Hinca dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait.
Hinca juga menyoroti pentingnya adanya langkah-langkah konkret untuk mengurangi praktik ilegal drilling yang telah merusak lingkungan serta berdampak pada ekonomi lokal. Ia berharap Polda Jambi dapat bekerja lebih sinergis dengan seluruh stakeholder terkait untuk mengatasi masalah ini.
Selain itu, Komisi III DPR RI juga memberikan dukungan penuh kepada Kejati Jambi, BNN, dan pengadilan agar dapat meningkatkan kualitas kerja mereka dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ada. Hinca menyebutkan, pihaknya akan memonitor dan menindaklanjuti laporan kerja dari mitra-mitra kerja di Jambi, termasuk Polda Jambi, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat memberikan hasil yang maksimal.
“Kami akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ilegal drilling di Jambi, dan kami berharap rapat tindak lanjut di DPR RI dapat menghasilkan solusi konkret yang dapat diterapkan di lapangan,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi yang lebih baik antar-instansi, Komisi III berharap agar praktik ilegal drilling di Jambi dapat segera diminimalisir, dan sumber daya alam di wilayah tersebut dapat dikelola dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
