TajukNasional Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menyoroti pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, dana TKD merupakan instrumen penting dalam desentralisasi fiskal untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah demi pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Penting untuk melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran pusat, terutama dalam penentuan alokasi TKD, meskipun tetap dalam koridor regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Mohammad Toha dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/3/2025).
Namun, ia mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 turut berdampak pada pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten, kota, dan provinsi. Hal ini dinilai memengaruhi realisasi sejumlah program pembangunan.
Mohammad Toha juga menyoroti kondisi infrastruktur di Jawa Tengah, terutama terkait kesiapan jalur transportasi menghadapi musim mudik. “Banyak jalan berlubang, baik di jalan tol maupun non-tol. Ini seharusnya menjadi prioritas perbaikan,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menambahkan bahwa banyak kepala daerah mengajukan usulan pembangunan infrastruktur, seperti sekolah, sarana perairan, dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran.
“Provinsi adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga setiap usulan dari kabupaten/kota juga merupakan bagian dari aspirasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” jelas Toha.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan pada pelaksanaan program, terutama di sektor infrastruktur. Ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan pemerintah pusat untuk memastikan efisiensi tetap berjalan sesuai standar dan aturan yang berlaku.
“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan pembangunan, sehingga program yang menyentuh masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik,” kata Ahmad Luthfi.
