Tajukpolitik – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar, memnita Presiden Jokowi dan Istana tak perlu khawatir apalagi sampai berlebihan menanggapi ada intervensi terhadap koalisi antar-parpol yang gagal terbentuk.
“Tak perlu takut disalahkan, kecuali, memang Istana merasa mencoba ikut-ikutan dalam mendorong, atau menjegal koalisi atau capres-cawapres tertentu,” katanya, Kamis (22/12).
Ia menyebutkan, pembentukan koalisi merupakan pekerjaan pengurus parpol. Oleh karena itu, pemerintah dinilai tak perlu ikut campur soal penentuan kerja sama tersebut.
“Biarkan parpol-parpol peserta pemilu yang mengurus koalisi dan capres-cawapres,” ujar Renanda.
Ia lantas meminta Jokowi fokus pada berbagai pekerjaan yang belum rampung di sisa masa jabatannya ini. Menurut dia, pemerintahan Jokowi belum mampu menandingi capaian kerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang ekonomi.
“Istana fokus perbaiki ekonomi saja, perbaiki nasib rakyat, banyak yang susah. Belajar dari era SBY, fokus mengurus nasib rakyat, perbaiki ekonomi, entaskan kemiskinan, turunkan angka pengangguran,” tegasnya.
Renanda juga meminta agar Jokowi fokus meninggalkan catatan baik untuk masyarakat dan Presiden selanjutnya.
“Masih ada waktu dua tahun Jokowi dan kabinetnya kalau fokus bekerja untuk rakyat. Bukan sibuk melanggengkan kekuasaan. Mungkin ekonomi kita bisa membaik, kemiskinan bisa turun, meski tidak bakal mampu menyamai prestasi SBY,” tuturnya.
Untuk diketahui, Jokowi khawatir jika dia dan pihak Istana dituduh melakukan intervensi dalam pembentukan koalisi parpol jelang Pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklaim pihaknya tak tahu menahu soal pembentukan koalisi, karena merupakan keputusan ketua umum parpol.
“Yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu, paling mudah dan paling enak,” ujar Jokowi dalam perayaan HUT Partai Hanura di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (21/12).
