TajukNasional Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo, menyatakan bahwa perbaikan seluruh jaringan irigasi di Jatiluhur belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Bangunan Tarum Utara Cabang Timur (BTUT) di Desa Gembongan, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (4/1/2025).
Jaringan irigasi Jatiluhur, yang telah berusia lebih dari 50 tahun, diketahui menyuplai air ke area persawahan yang berkontribusi sekitar 10 persen terhadap produksi beras nasional setiap tahunnya. Namun, kondisi infrastruktur yang telah menua memerlukan perhatian serius untuk mendukung target swasembada pangan nasional.
Menteri PU Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan pada beberapa bagian irigasi yang mengalami kerusakan parah. Namun, perbaikan menyeluruh tidak dapat dilakukan secara sekaligus karena keterbatasan dana.
“Dari total panjang jaringan irigasi 199 kilometer, kami baru mampu merehabilitasi 50 kilometer. Kami fokus memperbaiki bagian yang paling membutuhkan terlebih dahulu,” ujar Dody.
Ia menambahkan, untuk memperbaiki keseluruhan jaringan irigasi Jatiluhur, diperlukan anggaran yang sangat besar, yang saat ini belum tersedia. “Kalau untuk memperbaiki semuanya, anggarannya tidak mencukupi,” katanya.
Prioritas Swasembada Pangan
Menteri PU menegaskan bahwa perbaikan irigasi pertanian tetap menjadi salah satu prioritas utama kementerian, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.
“Daerah ini menjadi fokus kami karena irigasi Jatiluhur sangat penting untuk meningkatkan produksi beras. Kami berharap kontribusi sawah yang dialiri irigasi ini bisa naik dari 10 persen menjadi 11 persen, bahkan 12 persen. Kalau memungkinkan, target besar hingga 20 persen akan diupayakan,” jelas Dody.
Dengan pendekatan bertahap dan pemanfaatan anggaran secara efektif, Kementerian PU berkomitmen untuk memastikan pembangunan infrastruktur irigasi dapat mendukung pencapaian swasembada pangan yang menjadi visi besar pemerintah.
