TajukPolitik – Pegiat media sosial, Nicho Silalahi tampak geram dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lantaran mengkampanyekan sang anak saat membagikan minyak goreng gratis kepada masyarakat.
Kegeraman Nicho Silalahi terhadap Menteri Zulkifli Hasan itu ia lontarkan lewat unggahannya di Twitter, seperti dilihat pada Selasa 12 Juli 2022.
Dalam unggahannya itu, Nicho Silalahi menyertakan sebuah video dari Narasi TV yang memperlihatkan momen saat Zulkifli Hasan membagikan minyak gratis kepada warga Kecamatan Teluk Bitung.
“Bagi-bagi minyak gratis ke warga Kec. Teluk Bitung, Bandar Lampung yang digelar oleh partai PAN,” demikian narasi tertulis dalam video itu.
Saat membagikan minyak goreng gratis kepada warga Teluk Bitung itu, Zulkifli Hasan meminta warga untuk memilih anaknya.
“Mengajak warga Kec. Teluk Bitung pilih anaknya sambil bagi-bagi minyak goreng,” tulis narasi video itu.
Menanggapi video tersebut, Nicho Silalahi pun menyebut Zulkifli Hasan sebagai menteri brengsek.
Menurut Nicho, sebagai Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan digaji dan dibiayai rakyat untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan bukannya malah berkampanye untuk memenangkan anaknya.
“Brengsek Nih Mentri, Lo Digaji dan Dibiayai Rakyat Buat Stabilitas Harga-harga Kebutuhan, Bukan Untuk Berkampanye Menangkan Anak,” geram Nicho Silalahi.
Selain itu, Nicho juga menyemprot Presiden Jokowi. Menurutnya, rakyat rugi menggaji dan menfasilitasi Jokowi beserta kabinetnya jika kelakuan menterinya seperti Zulkifli Hasan.
Oleh karena itu, Nicho Silalahi meminta kepada Menteri Zulkifli Hasan maupun Presiden Jokowi beserta seluruh kabinetnya segera mundur dari jabatan mereka semua.
“Oalah pak, jokowi rugi kami Gaji dan Fasilitasi Anda Beserta Kabinet mu Kalau begini, udah deh mending Mundur aja kalian semua,” ujarnya.
Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai Zulkifli Hasan seharusnya jelas dalam menempatkan posisi sebagai Ketua Umum PAN dan Menteri Perdagangan saat hadir di tengah publik.
Sebab, hal tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. “Sebetulnya tidak ada persoalan, kalau kehadiran dia sebagai ketum partai. Tapi, jadi persoalan kalau yang dilakukan atas nama pejabat publik. Itu tidak etis, bahkan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya, Senin (11/7).
Kecakapan dalam memposisikan peran, lanjut Dedi, semestinya sudah dimiliki Zulhas, sapaan akrabnya, atau penjabat publik lainnya. Dalam hal ini, yang juga memiliki peran politik atau jabatan partai politik.
“Penting mengonfirmasi kedudukannya kepada publik dan minta maaf kepada Presiden. Saya nilai dia (Zulhas) berlebihan dalam posisinya, mana sebagai politisi dan penjabat publik,” imbuh Dedi.
Dia menekankan bahwa tindakan Zulhas tidak boleh terulang di kemudian hari. Sebab, Presiden Jokowi pernah menegaskan dan berjanji pemerintahannya terbuka, ketika memilih menteri yang juga menjabat ketua umum partai politik.
