TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan ketersediaan lahan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah rakyat aman dan terkendali.
“Ketersediaan tanah untuk program tiga juta rumah tidak ada masalah. Kami sudah laporkan kepada menteri-menteri terkait, dan semuanya berjalan sesuai rencana,” ujar Nusron pada Kamis (9/1/2025).
Kementerian ATR/BPN mencatat terdapat 864.662 hektare (ha) tanah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program nasional, termasuk ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.
Dari total tersebut, 854.662 ha berasal dari cadangan tanah terlantar, sedangkan 10.000 ha lainnya merupakan hasil konversi hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB) setelah penyesuaian tata ruang.
Untuk program perumahan rakyat, Nusron menjelaskan bahwa sebanyak 77.297 ha tanah telah dialokasikan, ditambah dengan 10.000 ha hasil konversi, guna memastikan kelancaran pembangunan tiga juta rumah yang menjadi agenda prioritas pemerintah.
Selain perumahan, Kementerian ATR/BPN juga mengalokasikan 209.780 ha lahan untuk program ketahanan pangan nasional. Lahan ini akan digunakan untuk memastikan ketersediaan pertanian yang memadai guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Sementara itu, sebanyak 567.585 ha lahan telah disiapkan untuk mendukung program transmigrasi. Nusron menjelaskan bahwa lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk membantu relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa, sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di daerah padat.
Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengoptimalkan penggunaan tanah-tanah tidak produktif demi mendukung agenda nasional. Nusron menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan tersebut.
“Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa alokasi lahan berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegas Nusron.
