TajukNasional Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) berkomitmen meningkatkan kemandirian ekonomi di kawasan transmigrasi melalui pengembangan koperasi dan sinergi strategis. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap tantangan ekonomi di daerah transmigrasi yang cenderung tertinggal akibat berbagai keterbatasan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa koperasi dapat menjadi solusi utama dalam mengembangkan ekonomi masyarakat transmigrasi. “Koperasi pemasaran di daerah transmigrasi sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka,” ujar Budi saat konferensi pers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25/11).
Dengan mayoritas penduduk kawasan transmigrasi berprofesi sebagai petani, koperasi diyakini dapat mempermudah penyaluran bantuan, pembiayaan, hingga pemasaran hasil pertanian. Selain itu, koperasi diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah.
Potensi Besar Kawasan Transmigrasi
Data Kementerian Transmigrasi menunjukkan, jumlah transmigran di Indonesia mencapai 9,1 juta jiwa atau setara dengan 2,1 juta kepala keluarga (KK). Para transmigran tersebar di 153 kawasan dengan rata-rata kepemilikan lahan sekitar 2 hektare per keluarga. Lahan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif.
Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah mereformasi distribusi pupuk bersubsidi. Kini, penyaluran pupuk tidak lagi melalui agen atau dealer, melainkan langsung ke penerima manfaat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
“Jika penyaluran pupuk berjalan baik, ini akan sangat membantu petani di kawasan transmigrasi, khususnya di Indonesia Timur. Selanjutnya, kami akan merancang strategi pemasaran hasil tani mereka,” tambah Budi Arie.
Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM juga menyatakan siap mendukung pembiayaan koperasi di kawasan transmigrasi. Dukungan ini mencakup kredit usaha tani serta pembiayaan modal kerja koperasi. “Transmigran memiliki kejelasan dari sisi lahan dan identitas, sehingga sangat layak untuk memperoleh akses pembiayaan,” kata Budi.
Di sisi lain, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, berharap kolaborasi antara kedua kementerian ini dapat segera direalisasikan. “Kami optimistis sinergi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Audiensi yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Plt. Sekjen Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Plt. Sekjen KemenTrans Danton Ginting Munthe, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi. Tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tetapi juga meningkatkan taraf hidup jutaan transmigran di seluruh Indonesia.
