TajukNasional Kementerian Ekonomi Kreatif (KemenEkraf) dan Kementerian PPN/Bappenas semakin memperkuat kolaborasi mereka untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru atau “new engine of growth” bagi perekonomian Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung penciptaan lapangan kerja dan mendorong kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (6/11), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan pentingnya koordinasi lintas kementerian untuk mengoptimalkan program dan target sektor ekonomi kreatif ke depan. Didampingi oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy serta sejumlah pejabat terkait.
“Kami mengapresiasi dukungan Bappenas dan akan terus menyelaraskan kebijakan dan arahan Presiden terkait pengembangan ekonomi kreatif. Ini merupakan langkah penting untuk memantapkan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Teuku Riefky.
KemenEkraf menargetkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB mencapai 8,37 persen dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Adapun indikator utama yang ditetapkan hingga tahun 2029 adalah pertumbuhan PDB ekonomi kreatif sebesar 6,12 persen, peningkatan ekspor ekonomi kreatif hingga 5,9 persen, penyerapan tenaga kerja sekitar 27,6 juta orang, serta investasi sektor ekonomi kreatif yang diharapkan naik sebesar 8,08 persen.
Untuk mencapai target ini, KemenEkraf telah menyusun lima program prioritas, yang meliputi penguatan ekosistem pendukung ekonomi kreatif, khususnya di subsektor film, animasi, musik, fesyen, kriya, aplikasi, game, dan kuliner. “Langkah ini penting untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang kokoh dan mampu bersaing di kancah global,” kata Teuku Riefky.
Penetapan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru didasarkan pada berbagai landasan, termasuk yuridis, akademis, dan politis, yang sejalan dengan prioritas Presiden yang termaktub dalam asta cita. Teuku Riefky menyebutkan bahwa ekonomi kreatif disebut lebih dari 20 kali dalam asta cita, yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap sektor ini.
Selaras dengan pemisahan entitas antara Kementerian Pariwisata dan KemenEkraf yang sedang berlangsung, KemenEkraf berharap adanya dukungan dari Bappenas, terutama dalam pengalokasian anggaran tahun 2025 agar program prioritas dapat tercapai. “Selain penambahan anggaran, dukungan Bappenas juga penting dalam penyelarasan program pembangunan serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program ekonomi kreatif,” tambahnya.
Di sisi lain, KemenEkraf juga berkomitmen untuk menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat penting dalam menyediakan data akurat untuk pengembangan ekonomi kreatif. Sensus ekonomi tahun 2026, yang mencakup basis data ekonomi kreatif dan indikator strategis seperti PDB, ekspor, jumlah tenaga kerja, dan investasi, akan menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan berbasis data atau *data-driven decision making*.
“Kami berharap dukungan penuh dari BPS dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerja sama ini penting untuk mendapatkan data strategis bagi perumusan kebijakan ekonomi kreatif yang efektif,” kata Teuku Riefky. Dia juga menekankan bahwa KemenEkraf siap menjadi mitra strategis dalam survei ini guna mewujudkan visi Presiden untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru.
Turut hadir dalam pertemuan ini Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati, serta Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif KemenEkraf, Muhammad Neil El Himam. Kolaborasi antar-lembaga ini diharapkan dapat mendorong sektor ekonomi kreatif menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan menciptakan lebih banyak peluang kerja di masa depan.
