TajukNasional Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat bersama Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji pada Jumat (27/9).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda utama rapat ini adalah membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H/2024 M, laporan keuangan terkait penyelenggaraan haji tahun 1445 H/2024 M, serta isu-isu aktual lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji.
Namun, jalannya rapat diwarnai ketidakhadiran Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut.
Ini bukan kali pertama Gus Yaqut absen dalam rapat Komisi VIII DPR RI. Sebelumnya, beberapa agenda rapat penting yang dijadwalkan dengan Komisi VIII juga tidak dihadiri oleh mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut.
Ketidakhadiran Menag Yaqut memicu kritik keras dari anggota dewan, yang menilai bahwa absennya Menag dalam rapat ini mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap fungsi pengawasan DPR.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti dari Partai Golkar, menegaskan bahwa ketidakhadiran Menag Yaqut menunjukkan tidak adanya itikad baik.
“Sebagai pimpinan, seharusnya Menag menunjukkan sikap gentle. Ini menjadi evaluasi agar pertanggungjawaban tidak terlepas begitu saja,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, juga menyayangkan ketidakhadiran Menag dalam rapat strategis ini.
“Sudah beberapa kali Menag tidak hadir dalam pertemuan penting yang seharusnya dihadirinya,” ungkap Selly.
Akibat ketidakhadiran Menag Yaqut, sejumlah anggota dewan mengusulkan agar rapat ditunda hingga Menag dapat hadir.
