TajukPolitik – Indonesia akan semakin berada di bawah bayang-bayang China jika perusahaan asal China benar-benar menginvestasikan dana sebesar Rp 175 triliun di Indonesia.
Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam terkait rencana investasi senilai Rp 175 triliun dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited usai Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pekan ini.
“Jika benar China akan menginvestasikan sebesar Rp175 T di Indonesia, maka Indonesia akan berpotensi berada di bawah bayang-bayang China,” ujar Saiful, Minggu (30/7).
Saiful berharap, jangan sampai negara digadaikan dengan adanya investasi China sebesar Rp 175 triliun di Indonesia. Karena, anak cucu bangsa yang harus menanggung penderitaan tersebut.
“Harus dihitung dan dikalkulasi betul terkait investasi China di Indonesia. Jangan sampai justru semakin mempermudah China dalam memberikan ruang untuk semakin menguasai Indonesia,” kata Saiful.
Selain itu, akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika benar investasi China sebesar Rp 175 triliun di Indonesia, maka pertanda bahwa negara akan dikuasai China. Sehingga, bangsa Indonesia dapat tidak berdaya di tengah cengkraman negara yang telah memberikan utang kepada negara.
“Nasionalisme kita jangan sampai tergadaikan dengan adanya investasi asing. Negara harus tetap berdaulat dan dapat menentukan masa depannya dengan adanya berbagai macam gempuran utang China,” pungkas Saiful.
Kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari China ke tanah air rupanya membuahkan hasil. Hal tersebut menyusul komitmen investasi yang didapatkan dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$).
Jokowi mengungkapkan Tiongkok merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengapresiasi dan menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan Xinyi Group.
Mantan Walikota Solo ini menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia siap membantu apabila ada hambatan di lapangan.
