TajukPolitik – Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap disebut meng-endorse sejumlah nama untuk menyambut tonggak estafet kepemimpinan nasional di Pilpres 2024. Endorse capres yang diberikan Jokowi ke publik dianggap tidak etis dan tidak logis.
Pada 21 Mei 2022 misalnya, saat Rakernas salah satu kelompok relawannya Projo. Kala itu, Jokowi sempat dinilai sebagai sinyal dukungan kepada rekan separtainya sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sementara itu, dalam acara HUT Perindo pada Senin (7/11/2022), Jokowi secara terang-terangan memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.
Terbaru, Jokowi memberikan kisi-kisi calon pemimpin yang baik di Pilpres 2024 pada acara Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11/2022). Ciri yang disampaikan Jokowi mengarah ke Ganjar, yaitu “berambut putih” kata Jokowi.
Pernyataan dukungan bisa dilihat juga bahwa Jokowi sebenarnya ingin menjadi seorang ‘king maker‘ alias bisa menentukan seseorang menjadi ‘raja’.
“Gelagatnya, artinya Jokowi akan main di Pilpres 2024 nanti. Artinya dia akan main ingin jadi king maker, ingin jadi penentu,” kata Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, Minggu (27/11/2022).
SBY Lebih Negarawan
Fenomena endorse capres oleh Jokowi berakibat penuh sesaknya percakapan mengenai demokrasi dan etika. Lazim atau tidak seorang kepala negara ikut campur dalam kontestasi politik yang secara terang tidak melibatkan dirinya.
Menurut pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyampaikan bahwa sebagai seorang presiden, Jokowi sepatutnya tak boleh menyampaikan dukungannya ke pihak tertentu yang digadang-gadang akan maju sebagai capres di Pilpres 2024.
“Harusnya dia tidak mendukung siapapun dan mempersilakan saja pada rakyat memilih. Presiden enggak boleh jadi king maker, kasian pemilunya, nanti dianggap enggak jurdil, masa penguasa ikut menentukan pengganti, enggak boleh dalam demokrasi, tidak dibenarkan,” kata Hendri, pada Selasa (8/11/2022).
Selain pandangan pengamat, percakapan juga melebar kepada di jagat pengguna media sosial. Lebih tegas dan lugas, warganet pun mengkomparasikan sikap Jokowi dengan presiden-presiden terdahulu, khususnya Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Diketahui, pada Pemilu 2014, besan SBY, Hatta Rajasa, menggunakan hak politiknya dengan maju menjadi cawapres menggenapi Prabowo Subianto sebagai capres. Namun situasi tersebut tak lantas membuat SBY melanggar batas moral dan etika demokrasi.
Pada tahun 2013, SBY mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih memberi ruang kepada kandidat calon presiden.
“Beri ruang supaya media untuk menginformasikan. Supaya rakyat tidak memilih kucing dalam karung,” ujarnya.
SBY menegaskan tidak memiliki kepentingan lagi di Pemilu 2014. Dirinya berharap Pemilu 2014 dan berjalan tertib dan berhasil. “Siapa pun terpilih presiden, kita semua harus memberikan dukungan,” ucapnya.
Netralitas SBY dalam hajatan demokrasi itupun berimbas kepada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2014. Berdasarkan data BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2014 mencapai 73,04 dari 2013 sebesar 63,72 atau mengalami peningkatan sebesar 9,32 poin.
Angka indeks ini sekaligus yang terbaik sejak 2009. Selain itu, angka indeks ini juga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang sebesar 73,00.
Bahkan dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia naik 5 peringkat pada Indeks Demokrasi global. Dari peringkat 54 pada tahun 2013 menjadi peringkat 49 pada 2014.
Warganet memandang, sebagai pemimpin yang sama-sama lahir dari sistem kepemiluan yang demokratis, harusnya Jokowi mengambil Langkah kenegarawanan seperti yang dicontohkan SBY.
“Mestinya Jokowi contohlah SBY di 2014, beliau bisa netral dan bersikap negarawan,” tulis pemilik akun Twitter @mus_tanjung.
“Salut buat Pak SBY yang diakhiri masa jabatannya gak ikut campur urusan copras capres karena beliau mempunyai jiwa negarawan sejati dan patuh pada konstitusi,” ungkap pemilik akun Twitter lainnya, @yedi_kurniahadi.
(dcn)
