TajukNasional Kasus sengkarut pagar laut di berbagai titik perairan Indonesia, khususnya di pesisir laut utara Pulau Jawa, terus menjadi sorotan publik.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, menyatakan bahwa penanganan masalah ini memerlukan langkah serius dan koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Wildan menegaskan bahwa pihak yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dalam hal ini Agung Sedayu Group (ASG), perlu segera dikonfirmasi.
“Konfirmasi ini tidak hanya meminta keterangan dan bukti kepemilikan kepada ASG, tetapi juga mengundang Menteri ATR/BPN sebelumnya untuk memberikan keterangan resmi,” jelas Wildan, Selasa (28/1).
Lebih lanjut, Wildan menyarankan agar Presiden Joko Widodo yang merupakan informan kunci dalam kasus ini, dapat turut memberikan pernyataan terbuka mengenai kasus pagar laut. Menurutnya, pernyataan resmi Jokowi sangat dinantikan publik.
“Publik Indonesia sedang menunggu niat baik Jokowi untuk berbicara jujur soal kasus ini,” tambahnya.
Wildan juga menyoroti pentingnya menggali keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah terkait yang berada di bawah Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai bahwa prosedur teknis yang mengarah pada kepemilikan SHGB Agung Sedayu Group perlu dipahami lebih dalam.
“Mantan pejabat publik dan elit politik yang terlibat dalam kasus ini juga harus dimintai keterangan untuk memberikan gambaran utuh,” ucap Wildan.
Dia juga percaya bahwa Nusron Wahid, yang dianggap memiliki kemampuan politik tinggi, bisa menangani kasus ini dengan baik.
Kasus pagar laut yang bersinggungan dengan politisi dan pejabat di masa pemerintahan sebelumnya harus diungkap untuk kepentingan publik dan transparansi pemerintahan.
