TajukNasional Anggota Komisi XII DPR RI, Iyeth Bustami, mengkritisi lonjakan harga LPG yang belakangan ini membebani masyarakat. Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada impor LPG serta mempertanyakan strategi jangka panjang Pertamina dalam mewujudkan kemandirian energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kenapa kita masih sangat bergantung pada impor LPG? Berapa sebenarnya persentase kebutuhan nasional yang dipenuhi dari dalam negeri dan dari luar?” tanya Iyeth dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina dan PLN UID Lampung di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Rabu (12/3/2025).
Iyeth mengungkapkan bahwa lebih dari 70% kebutuhan LPG nasional masih diimpor, terutama dari Qatar dan Arab Saudi. Ketergantungan ini membuat harga LPG di Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kebijakan energi global.
Ia juga mempertanyakan upaya konkret Pertamina dalam mengurangi ketergantungan ini, termasuk perkembangan proyek hilirisasi batu bara menjadi gas Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif LPG. “Apakah ada langkah nyata untuk mengembangkan DME? Sudah sejauh mana implementasi dan kalkulasi keekonomiannya?” ujarnya.
Selain isu impor, Iyeth menyoroti pentingnya kesiapan stok LPG menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, mengingat permintaan biasanya meningkat 10-15%. “Berapa tambahan pasokan yang disiapkan Pertamina? Bagaimana distribusinya, terutama di daerah dengan konsumsi tinggi?” imbuhnya.
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa stabilitas harga dan ketersediaan LPG harus menjadi prioritas pemerintah dan Pertamina. Ia menantikan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor, menjaga pasokan, dan memastikan masyarakat tidak terbebani oleh lonjakan harga.
“Jika transisi energi bisa segera direalisasikan, kita bisa mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan menstabilkan harga. Tapi sampai sekarang, saya belum melihat progres yang cukup signifikan,” pungkas Iyeth.
