Tajukpolitik – Isyarat Presiden Jokowi yang akan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 pada akhir tahun didukung oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari.
Namun, Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya ini mengingatkan ada konsekuensi terkait langkah tersebut.
“Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri PPKM level 1 pada akhir Desember 2022 layak didukung. Ada dua pertimbangan terkait perlunya PPKM level 1 dicabut,” kata Lucy kepada wartawan, Rabu (21/12).
Pertama, kata Lucy Covid-19 terus melandai di Indonesia. Hal ini mengindikasikan Indonesia tidak lagi mengalami pandemi Covid-19.
“Karena itu, tidak ada alasan untuk memperpanjang PPKM level 1. Presiden harus berani menyatakan Indonesia sudah bebas dari Covid-19,” ujar legislator dapil Jatim 1 ini.
Pertimbangan kedua, lanjut Lucy, adalah dicabutnya PPKM itu dapat menggairahkan perekonomian.
“Dua, pencabutan PPKM level 1 dapat menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. Hal itu juga diharapkan dapat meningkatkan investor asing ke Indonesia,” katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan Jokowi bahwa ada konsekuensi dari pencabutan PPKM level 1. Menurutnya, pemerintah harus mencabut penerapan protokol kesehatan.
“Konsekuensinya, Indonesia sebaiknya mencabut protokol kesehatan dalam beraktivitas di luar rumah. Rakyat Indonesia dengan sendirinya dapat kembali hidup normal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lucy berharap langkah ini nantinya dapat mengantisipasi RI dari resesi global yang diperkirakan akan terjadi pada 2023.
“Dua hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada2023. Harapannya, Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu,” pungkasnya.
