Tajukpolitik – Direktur Deputi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menegaskan insentif yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat untuk kendaraan listrik merupakan kebijakan salah sasaran.
Semestinya, tegas Eko, pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat kecil, bukan malah memberikan subsidi bagi masyarakat menengah ke atas untuk membeli kendaraan listrik.
Eko mengakui siap dikritik atas ketidaksetujuannya atas alokasi subsidi bagi kalangan menangah. Bahkan jika ia dituding tidak pro terhadap lingkungan.
“Tapi, problemnya adalah kalau yang Rp 6,5juta itu dikasihkan ke orang miskin itu mereka senyum, kira-kira begitu saja,” tegas Eko dalam acara Indef School of Political Economy bertemakan Efek Resesi Global terhadap Ekonomi Politik Indonesia 2023, ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (13/12).
Ia mengatakan kebijakan insentif tersebut terlalu dini bagi Indonesia, meskipun di sisi lain Indonesia saat ini sedang mengkampanyekan lingkungan hijau.
Namun demikian, lanjutnya, yang nampak justru seperti berpihak kepada kapitalis yang memanfaatkan kampanye hijau tersebut untuk meraup keuntungan.
“Atau itu aji mumpung karena narasi hijau itu lagi gede-gedenya di kita, bahkan kita tahu ya di balik industri yang hijau-hijau itu elektrik motor dll itu kan penguasa itu,” tambahnya.
Eko menilai pemerintah seharusnya memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang kehilangan pekerjaan bukan malah memanjakan orang-orang yang mampu untuk membeli kendaraan listrik walaupun konteksnya memantik masyarakat menengah untuk belanja.
Untuk diketahui, pemerintah berencana memberikan insentif kepada masyarakat untuk memasifkan konsumsi kendaraan motor dan mobil listrik sebagai bentuk green campaign di 2023. Besaran subsisi yang diberikan pemerintah sekitar Rp 6,5juta untuk motor. Sementara untuk mobil masih dalam tahap pembahasan.
