TajukPolitik – Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memberi peluang ribuan warga China masuk ke Indonesia.
“IKN membuka pintu agar warga China masuk sebanyak banyaknya. Entah sudah berapa puluh juta TKA dan penduduk China yang sudah tinggal di negara kita, lewat berbagai aturan yang dibuat oleh kaki tangan RRC ini,” kata pengamat sosial Memet Hakim, Selasa (1/8).
“IKN merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat mendasar pada bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Dalam membangun IKN, kata Memet, presiden Jokowi berkiblat ke RRC, karena sangat mungkin yang bersangkutan agen negara Tirai Bambu. “Bisa-bisanya presiden di Indonesia lebih mementingkan kepentingan China, sulit dicerna akal. Tapi itulah yang terjadi,” ungkapnya.
Indonesia telah memiliki Ibu Kota yang telah teruji selama ratusan tahun yang sekarang disebut DKI Jakarta. “Jika kita pintar tentu Jakarta akan tetap dipakai. Tidak ada alasan untuk memindahkannya, apalagi dalam kondisi APBN defisit terus,” tegasnya.
Dalam membangun IKN, kata Memet, pemerintah Jokowi utang ke China. “Ingat jebakan utang China di beberapa negara Afrika yang akhirnya dikuasai negara Tirai Bambu,” jelasnya.
Selain itu, Memet mengatakan, utang hasil kerja Jokowi sudah hampir 8.000 triliun, APBN sekitar 3.000 triliun. Pendapatan negara sekitar 2.500 triliun. Cicilan hutang hampir 400 triliun.
“Artinya utang negara sudah 3 x lipat anggaran belanja selama 3 tahun. Utang tersebut jika dibagi total penduduk maka setiap penduduk termasuk bayi yang lahir telah memiliki hutang sebesar Rp 28.6 Juta per kapita. Jika tiap KK terdiri dari 4 orang, maka tiap kelapa keluarga harus membayar utang yg ditimbulkan oleh Jokowi sebesar Rp 114 juta,” pungkas Memet.
Sementara mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu menanggapi sayangkan Jokowi menawarkan puluhan ribu hektare lahan di IKN yang siap untuk dibangun.
“Adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibukota negaranya ke negara lain,” ujar Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/7).
Menurutnya, hal demikian hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki kepentingan terselubung. Adapun agenda besar yang terdekat di negeri ini adalah Pemilu Serentak 2024.
“Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan,” tutupnya.
