Jumat, 31 Januari, 2025

Ida Bagus Made Santosa Laporkan Direktur RSUD Bangli ke Ombudsman Terkait Dugaan Penghalangan Tugas

TajukNasional Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa, melaporkan Direktur RSUD Bangli ke Ombudsman Perwakilan Bali terkait dugaan penghalangan tugas pengawasan dewan. Laporan ini diajukan pada Rabu (20/11/2024) setelah Santosa mengklaim kesulitan mendapatkan data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan anggaran.

Santosa, yang merupakan politikus Partai Golkar, menjelaskan bahwa laporan ini berawal dari permintaannya atas data terkait nilai sewa 12 alat kesehatan (alkes) di RSUD Bangli selama tiga tahun terakhir serta rincian pembagian jasa pelayanan (jaspel) dalam tiga bulan terakhir. Nilai sewa alat kesehatan tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah per tahun.

“Saya meminta data detail nilai sewa alat kesehatan untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran sudah sesuai. Namun, data yang diberikan tidak lengkap dan bersifat umum,” ujar Santosa pada Jumat (15/11).

Setelah bertemu Pj Bupati Bangli, I Made Rentin, pada Senin (11/11) untuk membahas permintaan data, Santosa menerima surat tindak lanjut dari pihak RSUD Bangli. Namun, ia menilai isi surat tersebut tidak memadai. “Saya hanya diberi informasi tentang daftar 12 item alkes, nama rekanan, dan kontrak kerja sama. Tapi data nilai sewa selama tiga tahun terakhir tidak tercantum,” tegas Santosa.

Santosa mencurigai adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan alat kesehatan dan pembagian jaspel di RSUD Bangli. Ia mempertanyakan apakah biaya sewa yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi alat kesehatan, mengingat ada laporan bahwa beberapa alat sering rusak.

“Sebagai wakil rakyat, saya berhak tahu apakah pengeluaran anggaran sudah tepat. Informasi ini seharusnya terbuka, bukan ditutup-tutupi,” ujarnya.

Santosa juga menyoroti permintaannya terkait data pembagian jaspel. Ia hanya meminta rincian komposisi penerima, seperti jumlah penerima dengan angka tertentu. Namun, data tersebut juga belum diberikan.

Melalui laporan ini, Santosa berharap Ombudsman dapat memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya terkait sewa alat kesehatan dan pembagian jaspel di RSUD Bangli. Ia menegaskan bahwa pengawasan anggaran adalah bagian dari tugas utama DPRD, dan data yang lengkap sangat penting untuk mendukung fungsi tersebut.

“Saya tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkas Santosa.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini