TajukPolitik – Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa pihaknya tak akan lagi menjadi oposisi saat Heru Budi Hartono Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjabat nantinya.
Untuk diketahui, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono dipilih menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta pada 7 September 2022.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, meski tak menjadi oposisi, fraksinya akan tetap kritis terhadap Pj Gubernur DKI nantinya.
“Enggak oposisi lagi, posisinya enggak oposisi. Tetapi kan tetap kritis,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Senin (10/10/2022).
Ia menyatakan, saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Fraksi PDI-P DPRD DKI menjadi oposisi karena partainya tak mengusung Anies.
Namun, karena Heru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan mandat untuk menjadi Pj Gubernur DKI, Fraksi PDI-P mengubah sikapnya.
“Ini (Heru) adalah ASN yang diberikan mandat oleh Presiden sebagai Pj Gubernur. Maka, Fraksi PDIP posisinya sekarang berubah, berubahnya adalah kritis konstruktif,” tegas Gembong.
Ia meyakini, jika Heru tak menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sebagai Pj Gubernur DKI dengan benar, Fraksi PDI-P akan memberi kritik keras kepada Heru.
“Kalau Pak Heru ke depan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi tidak memerhatikan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan, sudah barang tentu Fraksi PDI-P keras untuk mengkritik Pak Heru,” tuturnya.
Untuk diketahui, nama Heru diputuskan Presiden Jokowi setelah mendengar pertimbangan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan anggota TPA serta menteri terkait.
Seperti diketahui PDIP sangat kritis sebagai oposisi saat DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Segala kebijakan Anies langsung menjadi sasaran tembak dari PDIP dan PSI, bahkan apa yang sudah diakui sebagai prestasi Anies pun tidak mereka akui.
Anies Baswedan sendiri akan mengahiri masa jabatnya pada tanggal 16 Oktober 2022 ini, dan sudah digadang-gadang menjadi Capres dari Partai NasDem yang akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.
