TajukPolitik – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron meminta pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang akan dibebankan kepada para pekerja melalui pemotongan gaji sebesar 3 persen dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pengelolaanya harus transparan dan akuntabel, karena banyak contoh penghimpun dana publik melakukan penyimpangan dalam pengelolaanya, seperti halnya korupsi Taspen, Asabri, Jiwasraya dan lain-lain,” kata Herman saat berbincang di Jakarta, Rabu, (29/5/2024).
Herman menyarankan, agar pengelolaan Tapera lebih mapan dan prudent dapat menggandeng Bank Pemerintah seperti BTN. Menurut Herman, BTN secara spesifik menjadi bank yang mendukung sektor perumahan. “Yang memang secara spesifik menjadi bank yang mendukung sektor perumahan,” ungkap dia.
Herman mengakui, ide dan rencana Tapera ini sudah digagas sejak era presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Tujuannya, sangat baik berupa penyaluran pembiayaan perumahan berbasis simpanan dengan gotong royong.
“Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan jangka waktu kredit panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar,” papar Herman.
Atas kondisi demikian, Herman ingin, agar Tapera yang sebagaimana diamanahkan dalam UU no 4 tahun 2016 dalam menghimpun dana publik harus aman dan terjamin ke depannya. Tak hanya itu, manfaatnya harus benar-benar sesuai peruntukannya.
“Tapera dibentuk agar menjamin kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan kemudahan-kemudahannya,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana Tapera. “Pengawasan ketat sangat diperlukan agar dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan,” tambah Herman. Dia juga menyarankan adanya audit berkala oleh lembaga independen untuk memastikan dana Tapera dikelola dengan baik.
Selain itu, Herman mengusulkan agar edukasi kepada masyarakat tentang Tapera ditingkatkan. “Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai manfaat dan mekanisme Tapera, sehingga mereka dapat merasa lebih yakin dan percaya terhadap program ini,” ujarnya.
Herman berharap kolaborasi antara Tapera dan BTN dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat besar bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. “Kerja sama dengan BTN yang sudah berpengalaman dalam sektor perumahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana Tapera,” tutupnya.
