TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti pentingnya strategi selektif dalam rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dirancang dengan memastikan masyarakat rentan tetap terlindungi dan fokus pada barang-barang konsumsi kalangan atas.
“Kenaikan PPN sebaiknya diarahkan pada barang mewah, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak terbebani. Ini langkah strategis untuk memastikan keadilan sekaligus mendongkrak pendapatan negara,” ujar Herman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/12).
Politisi Fraksi Demokrat ini mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap membebaskan PPN pada kebutuhan pokok seperti sembako. Menurutnya, kebijakan afirmatif ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat bawah di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.
“Kebijakan ini perlu diapresiasi karena menjadi bukti keberpihakan kepada rakyat kecil. Langkah ini juga menjaga daya beli masyarakat yang menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi,” tambahnya.
Herman Khaeron menekankan potensi besar dari penerapan pajak barang mewah dalam meningkatkan pendapatan negara. Ia menyebut langkah ini tidak hanya adil, tetapi juga mendukung pemerataan ekonomi, mengingat kalangan berpenghasilan tinggi mampu berkontribusi lebih besar melalui pajak.
“Pajak dari barang mewah bisa dialokasikan untuk memperkuat program sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan subsidi. Pendekatan ini strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran inflasi akibat kenaikan PPN, Herman percaya pemerintah telah mempersiapkan langkah mitigasi yang matang, termasuk melalui subsidi dan insentif fiskal yang dirancang untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Kenaikan PPN bisa menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal negara jika disertai langkah mitigasi yang efektif. Pendapatan yang meningkat dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan stabilitas ekonomi nasional,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Herman mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan ini dengan memberikan masukan yang konstruktif. Ia menilai bahwa kenaikan PPN adalah tantangan besar, tetapi jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, dampak positifnya akan terasa bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah perlu terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar kebijakan ini diterima dengan baik. Sinergi yang baik akan memastikan kenaikan PPN menjadi langkah besar menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu.
