TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, mengusulkan agar diversifikasi pangan dijadikan sebagai program nasional pemerintah. Gagasan ini disampaikan setelah bukunya yang berjudul Pangan: Perspektif Sistem, Diversifikasi, Kedaulatan, dan Peradaban Indonesia mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai salah satu buku terbaik tahun 2024 dalam kategori ketahanan pangan.
Herman mengungkapkan pentingnya diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak komoditas pangan lokal yang perlu dikembangkan dan dibudidayakan untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.
“Tentu jika diversifikasi pangan dijadikan program nasional, akan memberikan dampak besar bagi ketahanan pangan kita. Bahkan, sudah ada Perpres No. 81 Tahun 2024 yang terkait dengan diversifikasi pangan. Ini bisa menjadi langkah awal yang baik,” ujar Herman dalam acara penghargaan di Gedung Perpusnas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).
Herman menekankan bahwa masyarakat Indonesia tidak harus bergantung hanya pada nasi sebagai sumber utama karbohidrat. Ia menyarankan agar masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti singkong, ubi, dan sagu dalam keseharian.
“Di pagi hari, kita bisa makan singkong atau ubi yang khas dengan kelokalannya. Makan siang bisa dengan nasi, dan makan malam bisa menggunakan komoditas lain yang lebih bervariasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membudidayakan makanan khas lokal seperti sagu, yang sangat umum di wilayah Papua dan Maluku. Herman berpendapat bahwa dengan bantuan teknologi, komoditas lokal ini dapat diolah menjadi lebih menarik dan praktis.
“Kita bisa mengolah sagu menjadi beras analog yang lebih mudah dikonsumsi seperti beras pada umumnya. Dengan sentuhan teknologi, kita bisa mengemas produk lokal dengan cara modern, sehingga menarik dan mudah diterima oleh masyarakat,” tambah Herman.
Buku *Pangan* yang ditulis oleh Herman Khaeron adalah hasil dari penelitian akademisnya selama menempuh program doktoral di Universitas Padjadjaran. Ia juga menggabungkan pengalaman praktisnya selama delapan tahun menjabat sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI, yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan.
“Buku ini adalah hasil dari pengalaman saya selama bertahun-tahun di bidang pertanian. Saya mencoba memberikan pandangan tentang bagaimana kita bisa mencapai kedaulatan pangan yang sebenarnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” kata Herman.
Menurut Herman, pangan adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang harus dipenuhi secara cukup, beragam, bergizi, dan seimbang untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“Pangan adalah hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, ketersediaan pangan yang cukup dan beragam harus menjadi prioritas pemerintah. Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu jenis komoditas seperti beras,” tegas Herman.
Dalam bukunya, Herman membahas tiga strategi utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi lahan, dan diversifikasi pangan. Ia mendorong agar pemerintah fokus pada pengembangan komoditas lokal yang potensial, seperti singkong, jagung, sagu, dan sorgum, guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Diversifikasi pangan adalah kunci untuk memastikan ketahanan pangan kita di masa depan. Selain itu, ini juga membuka peluang bagi petani lokal untuk mengembangkan komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi,” tutupnya.
Dengan usulan ini, Herman Khaeron berharap pemerintah semakin serius dalam mengimplementasikan diversifikasi pangan sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di Indonesia.
