TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap produsen MinyaKita yang terbukti mengurangi volume isi dalam kemasan. Menurutnya, pelanggaran ini bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program minyak goreng bersubsidi tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah masuk ranah pidana. Izin usaha mereka harus dicabut, pabrik ditutup, dan kasus ini harus diproses hukum agar ada efek jera,” tegas Herman Khaeron, Rabu (12/3/2025).
Politikus yang akrab disapa Hero ini juga mendesak Menteri Perdagangan untuk segera turun tangan mengusut praktik curang tersebut. Ia meminta pemerintah membatalkan pola kerja sama dengan produsen nakal dan menjatuhkan sanksi tegas tanpa kompromi.
“Kami yakin Pak Menteri memahami betapa seriusnya persoalan ini. Harus ada langkah konkret untuk melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas distribusi MinyaKita, terutama menjelang Idul Fitri ketika kebutuhan minyak goreng meningkat,” ujar Hero.
Lebih lanjut, Herman mengungkap bahwa selain kasus yang mencuat di Depok, dugaan pelanggaran serupa juga ditemukan di Karawang, Jawa Barat. Ia menilai praktik pengurangan isi kemasan ini merupakan bentuk pemalsuan dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan sanksi administratif.
“Ini kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Aparat penegak hukum harus segera turun tangan dan memproses kasus ini sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan MinyaKita semakin banyak bermunculan di berbagai daerah. Hero pun berharap pemerintah bertindak cepat agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan.
“Jangan sampai masalah ini berlarut-larut. Kita harus pastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat terjaga dengan baik, terutama di momen penting seperti menjelang Lebaran,” pungkasnya.
