Tajukpolitik – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Willem Wandik, meminta Kapolri dan Panglima melakukan evaluasi terhadap penerapan operasi militer di Papua yang mengakibatkan terus terjadi konflik kekerasan bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia.
Wandik menyesalkan saat wacana pemerintah mencanangkan program kesejahteraan melalui percepatan pembangunan serta pendekatan yang humanis oleh TNI yang bertugas di Tanah Papua, justru Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM masih saja terus terjadi.
“Lalu apa yang salah dari keberadaan aparat keamanan papua. Operasi militer yang dilakukan dengan dalih mengamankan dan melindungi rakyat Papua justru kerap menimbulkan pelanggaran HAM,” ujarnya, Kamis (15/12).
Oleh karena itu, Wandik berharap melalui momentum pergantian Panglima TNI ini bisa menjadi evaluasi untuk keberadaan operasi militer di Papua yang sudah terbukti tidak efektif mengendalikan keamanan, dan justru menimbulkan banyak permasalahan kemanusiaan.
“Secara psikologi keberadaan aparat TNI di papua justru memunculkan rasa traumatik akibat manifestasi dari kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu yang terus menerus terulang tanpa adanya peradilan,” tegasnya.
Ia menambahkan kondisi traumatik tersebut melahirkan rasa ingin mempertahankan diri sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.
“Perlawanan yang selama ini terjadi adalah bentuk dari self difense yang sudah menjadi naluri normal manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan keluarganya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika keberadaan operasi militer di tanah papua apa pun bungkusnya akan melahirkan kekerasan di Papua,” jelasnya.
Wandik meminta pemerintah untuk melakukan pendekatan dialog yang dilaksanakan dengan setara antara papua dan Jakarta.
“Pemerintah harus segera mencotoh apa yang telah di lakukan oleh presiden SBY saat mendamaikan konflik bersenjata di Aceh. Bukan dialog yang bersifat formalitas seperti yang selama ini dilakukan,” pungkasnya.
