TajukPolitik – Kebijakan pemerintah yang melarang penjualan bahan bakar minyak (BBM) Premium mulai 1 Januari 2023 mendatang, mencerminkan kalau Presiden Jokowi tidak pro rakyat.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Kementerian ESDM, BBM dengan RON 88 atau dikenal premium itu dilarang dijual karena dianggap tak layak edar karena kotor. Ke depan, pemerintah akan menjual BBM dengan bilangan oktan di atas 90.
Menanggapi hal itu, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat bahwa pada akhirnya publik makin merasakan bahwa kebijakan pemerintahan Joko Widodo tidak berpihak pada rakyat.
“Sulit mencari orisinalitas Joko Widodo sebagai presiden. Kesulitan itu sama dengan mencari keberpihakan Jokowi pada rakyat. Jokowi layak dikenal sebagai presiden penghapus subsidi rakyat,” jelas Dedi, Minggu (30/10/2022).
Ia menilai selama ini program pemerintahan Jokowi jauh lebih banyak orientasi populis, sehingga pada akhirnya publik merasakan kehilangan subsidi, terpopuler adalah hilangnya subsidi BBM.
