TajukNasional Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir (Haji Jalal), menyambut baik penerapan biodiesel B40 yang dijadwalkan mulai Januari 2025. Namun, Haji Jalal menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi serta dampak sosial yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
“Langkah ini sangat positif untuk mengurangi emisi, tetapi pemerintah harus memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan yang kompatibel dengan bahan bakar ini,” ujar Haji Jalal dalam keterangan, di Jakarta, Minggu (12/1/2025).
Politisi dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa banyak kendaraan di Indonesia yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan kandungan nabati tinggi seperti B40. Oleh karena itu, ia mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memprioritaskan uji coba menyeluruh pada kendaraan yang akan menggunakan bahan bakar ini.
“Kendaraan yang tidak kompatibel dengan B40 dapat mengalami kerusakan mesin, dan itu harus dicegah sejak dini untuk menghindari kerugian lebih lanjut,” tambahnya.
Selain itu, Haji Jalal juga mengingatkan tentang potensi dampak negatif dari ekspansi kebun sawit yang dapat merusak hutan. Menurut laporan Greenpeace pada 2021, sekitar 3 juta hektare hutan telah hilang akibat ekspansi sawit. “Jika kebijakan ini tidak diawasi secara ketat, berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Untuk itu, Jalal menekankan pentingnya sertifikasi berkelanjutan bagi produsen sawit untuk memastikan bahwa ekspansi tersebut tidak merusak lingkungan. Di sisi ekonomi, ia juga meminta pemerintah untuk menjamin harga sawit yang adil bagi petani kecil.
“Banyak petani belum menikmati harga yang layak dari hasil sawit mereka. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme distribusi yang memastikan petani kecil mendapatkan keuntungan yang sebanding,” katanya.
Sebagai solusi, Jalal mengusulkan pengembangan infrastruktur distribusi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Things). Teknologi ini, menurutnya, dapat membantu memantau distribusi biodiesel secara real-time, sehingga bisa mencegah penyelewengan dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil.
Sebagai informasi, kebijakan B40 yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kuota biodiesel menjadi 15,6 juta kiloliter pada 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sekaligus menekan impor solar, namun pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang ketat dan kesiapan infrastruktur yang optimal.
