Senin, 10 Februari, 2025

Gerindra Tekankan Polri Harus Tegas Usut Kasus AKBP Bintoro demi Jaga Citra Institusi

TajukNasionalĀ  Fraksi Partai Gerindra DPR meminta agar Polri mengambil langkah tegas dalam menanggapi kasus dugaan pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro, untuk menjaga martabat dan integritas institusi kepolisian. Kasus ini berhubungan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bintoro terhadap anak bos Prodia.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa Polri harus menindaklanjuti kasus ini dengan cara yang transparan dan profesional agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. “Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika terbukti bersalah, anggota Polri yang terlibat harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Martin dalam keterangan pers, Rabu (29/1/2025).

Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan yang dilakukan oleh AKBP Bintoro terhadap keluarga Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto, yang merupakan anak dari pemilik jaringan klinik laboratorium Prodia. Bintoro diduga meminta uang sebesar Rp 20 miliar agar proses penyelidikan terhadap kedua tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan itu dihentikan.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya telah menahan AKBP Bintoro bersama tiga anggota polisi lainnya yang terlibat dalam kasus yang serupa, dan mereka kini ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus).

Martin menyambut baik langkah awal Polri yang telah menahan para tersangka, namun ia juga menekankan pentingnya proses hukum yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. “Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.

Martin juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk konsisten dalam menindak tegas anggota yang melanggar aturan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diutamakan dalam setiap penegakan hukum.

“Polri harus berpedoman pada semboyan Rastra Sewakotama, yaitu sebagai pelayan utama bangsa, dan itu harus diterapkan dalam setiap tindakan,” tambah Martin.

Menurut Martin, reformasi di tubuh Polri perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa, yang dapat merusak citra Polri dan mengganggu tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Prabowo Subianto. “Polri harus segera berbenah agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tidak terganggu oleh kasus-kasus pelanggaran di tubuh kepolisian,” tutupnya.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini