TajukPolitik – Gerindra mulai terlihat panik dengan berhasilnya Anies Baswedan menggenggam tiket Pilpres 2024 setelah mendapat dukungan NasDem, Demokrat, dan PKS.
Elit Gerindra mulai meriuhkan media sosial dengan klaim janji Anies Baswedan ke Prabowo Subianto yang diduga soal maju di Pilpres.
Mengenai hal ini, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun menyebut bahwa dirinya tak mau menyoroti soal klaim perjanjian tersebut karena menurutnya perjanjian di politik itu soal komitmen dan bukan ranah privat.
“Yang namanya perjanjian di bidang politik itu komitmen jadi tidak bisa itu private,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip tajuknasional.com Kamis (2/2).
Refly sebagaimana pihak lainnya mengaku tidak tahu apa sebenarnya isi perjanjian yang mendadak dipermasalahkan oleh beberapa elite Gerindra salah satunya Sandiaga Uno, khususnya soal ada atau tidak poin yang menyebut Anies tidak boleh bersaing dengan Prabowo di Pilpres.
Menurut Refly, agar tidak tanggung dalam berdemokrasi maka seharusnya Gerindra tak akan mempermasalahkan majunya Anies sebagai calon presiden.
“Kalau menurut saya berdasarkan demokrasi yang hakiki dan sejati, Why Not? Semua orang bersaing secara sehat yang penting pemilunya jujur dan adil,” ungkap Refly.
Pemilu yang baik menurut Refly adalah yang membuka kesempatan bagi segenap anak bangsa untuk bisa bersaing menjadi pemimpin.
Karenanya Refly heran mengapa Gerindra tiba-tiba memperasalahkan janji yang sampai sekarang tidak jelas apa isinya.
“Kenapa Prabowo harus khawatir? Karena kita cari yang terbaik untuk Indonesia. Kalau seandainya Prabowo kalah ya harus gentle, kalaupun menang ya harus menang terhormat, Anies dan Ganjar juga harus begitu,” jelas Refly.
Sebelumnya, Salah satu elite Gerindra yang juga eks tandem Anies di DKI lalu sekaligus mantan cawapres Prabowo di 2019, Sandiaga Uno sesumbar ada perjanjian antara Anies dan Gerindra, lebih khusus ke Prabowo dan dirinya.
Bahkan ia mengklaim perjanjian tersebut masih berlaku, meskipun ketika ditanya lebih lanjut soal muatan perjanjian tersebut, Sandiaga pilih diam seribu bahasa.
“Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya,” tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sementara itu, DPP Gerindra sendiri yang mengklaim pegang perjanjian tersebut yang bermaterai menegaskan tidak akan membuka perjanjian tersebut ke publik.
