TajukPolitik – Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah pemimpin daerah yang miskin prestasi.
Ini disebutkan dia berdasarkan data bahwa Jawa Tengah masuk dalam provinsi termiskin di Pulau Jawa.
Dan juga munculnya kasus Wadas dimana menjadi kasus ini adalah catatan kelam atas pelanggaran HAM di Jawa Tengah.
Menurut Achmad, ini tidak sejalan dengan Ganjar Pranowo yang akhirnya menyatakan siap untuk maju pada kompetisi pilpres 2024.
“Jadi sebetulnya tidak alasan yang kuat bagi PDIP untuk memberikan tiket capresnya untuk Ganjar Pranowo. Karena minimnya prestasi Ganjar,” jelas Achmad, Senin (24/10/22).
“Nama Ganjar memang melejit dari survei-survei politik. Tapi siapa pun tahu bahwa survey survey politik itu penuh dengan kepentingan politik juga,” tambah dia.
Sehingga menurut Achmad adalah hal yang wajar jika keistimewaan PDIP sebagai satu satunya Partai yang dapat mencalonkan presiden sendiri karena suara di parlemen melebihi 20% tidak mau terburu-buru mengumumkan siapa capres mereka.
“Megawati Soekarnoputri sendiri sebagai Ketua Umum PDIP tentunya akan belajar dari pencapresan Jokowi oleh PDIP,” jelas Achmad.
Dimana kata dia, saat itu tercium kuat bahwa pemberian tiket PDIP kepada Jokowi karena adanya tekanan eksternal kepada PDIP untuk memberikan tiket capresnya kepada Jokowi.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P pada Senin (24/10/2022) sore buntut pernyataannya soal siap menjadi calon presiden (capres).
Atas sanksi tersebut, Ganjar menerimanya sebagai bentuk disiplin kader.
“Kami mendapatkan peringatan. Dan ini sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto),” kata Ganjar, Senin.
“Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum,” sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.
Ganjar memahami sanksi itu diberikan karena pernyatannya menimbulkan diskursus publik.
Ia lantas menyatakan, dirinya akan tetap mengikuti aturan ataupun semua keputusan partai, termasuk soal pencapresan yang sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Kendati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres.
Ia kembali menuturkan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.
“Saya orang diklat. Semua kader mesti siap. Apapun. Tapi keputusan ada di ketua umum dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut,” pungkas kader PDI-P itu.
