TajukNasional Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, mendukung penuh kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“Kenaikan PPN ini adil karena hanya menyasar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mampu. Barang kebutuhan pokok serta jasa esensial tetap dikenakan tarif PPN sebelumnya, sehingga tidak membebani masyarakat luas,” ujar Frederik pada Rabu (1/1/2025).
Frederik menyoroti bahwa kebijakan ini telah disusun dengan dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia menambahkan bahwa keputusan ini selaras dengan komitmen Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mendukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Alokasi Dana Stimulus
Frederik menjelaskan bahwa dana tambahan dari kenaikan PPN ini akan digunakan untuk berbagai program stimulus senilai Rp38,6 triliun. Program-program tersebut meliputi:
- Bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan untuk 16 juta keluarga penerima manfaat.
- Diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt.
- Pembiayaan industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- Insentif pajak berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.
- Insentif PPh Pasal 21 bagi karyawan dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan.
“Kebijakan ini tidak hanya membantu meringankan beban rakyat kecil, tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tegas Frederik.
Komitmen Demokrat
Frederik Kalalembang menambahkan bahwa Partai Demokrat akan mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi.
“Kami di Demokrat berkomitmen memastikan bahwa dana stimulus digunakan secara tepat dan transparan untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Frederik juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kebutuhan dasar rakyat kecil, seperti sembako, jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum, yang tetap dikenakan PPN 0 persen. Hal ini, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa pemerintah berupaya menjaga keadilan dan keberlanjutan ekonomi nasional.
