TajukNasional Anggota Komisi I DPR RI, Frederick Kalalembang, meminta agar usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dalam revisi UU TNI dikaji ulang secara menyeluruh. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar pada Selasa (4/3/2025), Frederick menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kondisi prajurit yang saat ini banyak belum mendapatkan jabatan.
“Saya mendapat informasi bahwa banyak perwira TNI, khususnya yang sudah senior, tidak memiliki jabatan atau dalam kondisi non-job. Kalau usia pensiun diperpanjang menjadi 60 atau bahkan 62 tahun, bagaimana dengan mereka yang sekarang saja belum mendapatkan posisi?” ujar Frederick dalam rilis media kepada Parlementaria, Rabu (5/3/2025).
Legislator Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa kenaikan usia pensiun juga berdampak signifikan pada anggaran negara. “Kalau kita menaikkan usia pensiun jadi 60 tahun, berapa triliun lagi anggaran yang harus dikeluarkan? Ini perlu kajian yang matang,” tegasnya.
Frederick juga membandingkan situasi TNI dan Polri, di mana Polri tidak mengusulkan revisi usia pensiun, tetap pada 58 tahun, sedangkan TNI mengajukan perpanjangan. “Saya lihat Polri tidak mengusulkan perubahan usia pensiun, jadi kenapa TNI saja yang mengajukan? Ini perlu dipertimbangkan lagi,” tambahnya.
Dalam pandangannya, Frederick mengusulkan agar usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama tetap diselaraskan dengan usia pensiun Polri, yaitu pada 58 tahun.
Pakar dari Centre for Geopolitics Risk Assessment, Kusnanto Anggoro, turut menyuarakan kekhawatirannya terkait dampak jangka panjang perpanjangan usia pensiun TNI. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Perpanjangan usia pensiun bukan sekadar solusi jangka pendek. Kita juga harus memperhitungkan efek sampingnya, baik pada struktur organisasi maupun anggaran,” jelas Kusnanto.
Ia juga menyoroti persoalan prajurit senior yang saat ini banyak berada dalam kondisi non-job. “Sebagian besar prajurit yang tidak mendapat penugasan berasal dari angkatan lama. Ini adalah masalah residual yang belum terselesaikan,” tambahnya.
Rapat ini menjadi forum penting dalam membahas usulan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI, dengan menimbang berbagai aspek, seperti efisiensi anggaran, struktur organisasi, dan masa depan institusi TNI.
