Padang, TajukPolitik – Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mempertanyakan adanya defisit anggaran mencapai Rp 280 miliar dalam nota Rancangan APBD Sumbar 2023 yang disampaikan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna DPRD di Kantor DPRD Sumbar, Padang, Senin (31/10/2022).
“Gubernur menyampaikan pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 6,264 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 6,544 triliun sehingga terjadi defisit sebesar Rp 280 miliar,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, Ali Tanjung, Selasa (1/11/2022).
Untuk itu, lanjut Ali, pihaknya ingin meminta penjelasan Bapak Gubernur kenapa hal ini dapat terjadi, belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah.
“Maka dari hal ini tentunya harus menjadi kajian ulang dengan perhitungan cermat,” tegasnya.
Ia menjelaskan dalam rangka penyusunan APBD Provinsi Sumbar 2023, pemerintahan daerah dan DPRD telah melaksanakan proses dan tahapan sesuai dengan amanat dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu membahas dan menyepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.
“Tahun anggaran 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026, sehingga kebijakan pembangunan tahun 2023 haruslah menjadi keberlanjutan dari pelaksanaan program tahun sebelumnya,” tambahnya.
Untuk itu, tutur Ali, Fraksi Demokrat harus memastikan penganggaran ini nantinya sudah harus sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dalam membahas dan menyepakati KUA dan PPAS tahun anggaran 2023.
“Kami juga mempertanyakan adanya peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah yang merupakan bagian dari kebijakan pemulihan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi struktur ekonomi dan potensi ekonomi di Sumbar,” ujarnya.
Menurut Ali, peningkatan produktivitas pada sektor pertanian, industri pengolahan, sektor akomodasi, dan makan minum atau pariwisata apakah sudah menyiapkan strategi.
“Untuk memfokuskan dan memaksimalkan penyerapan anggaran pada tiga sektor tersebut, agar bisa mencapai target proyeksi atau bahkan bisa melebihi target proyeksi, tentunya tanpa mengabaikan program pembangunan lainnya,” pungkasnya.
